Network
KABAR BANTEN - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten mengalokasikan belanja hibah sebesar Rp 563.259.971.500 di RAPBD 2023.
Nilai belanja hibah Pemprov Banten tersebut naik Rp 50 miliiar dibanding hibah APBD 2022 yang hanya Rp 512.547.649.085.
Usulan belanja hibah Pemprov Banten tersebut itu dibenarkan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daereh (BPKAD) Banten Rina Dewiyanti.
"Kenaikan hibah 2023 apabila dibandingkan dgn murni 2022," ujar Rina kepada Kabar Banten, Selasa 1 November 2022.
Baca Juga: Tinggal Dua Bulan Lagi, APBD Banten 2022 Baru Terserap 63,46 Persen, Al Muktabar Ungkap Penyebabnya
Kata Rina, dari nilai dana hibah Rp 563.259.971.500 yang disusun dalam Rancangan APBD tahun 2023, paling besar digunakan untuk hibah Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan hibah KONI.
"Kenaikan hibah BOS, hibah koni yang di APBD murni 2022 tidak dianggarkan," ujar Rina menjelaskan perbandingan dana hibah 2022 dan 2023 sekaligus menyampaikan alasan naiknya belanja hibah yang direncanakan tahun 2023.
Rina menjelaskan, jika dibandingkan dengan tahun 2022, belanja hibah 2023 justru turun nilai untuk hibah keagaam dan kesehatan.
"Adapun hibah lain justru sebetulnya turun, seperti hibah keagamaan, kesehatan dan instansi vertikal," katanya.
Besaran nilai belanja Hibah itupun mendapat sorotan Anggota DPRD Banten dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Gembong R Sumedi. Politisi itu menyinggung besaran hibah untuk keagamaan yang direncanakan menurun pada tahun 2023.
Gembong berharap, Pemprov Banten memperhatikan nilai besaran hibah untuk keagamaan.
Sebab menurutnya mempunyai dampak positif terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM).
"Kedepan pemprov harus sudah memikirkan hibah untuk keagamaan lebih besar lagi, karena mau diakui atau tidak lembaga-lembaga keagamaan juga membantu pemprov dalam menaikkan IPM," harapnya.
Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Banten Budi Prayogo enggan menanggapi besaran nilai belanja hibah tersebut.
"Karena masih dalam pembahasan," katanya.***
