Network
"Kalo adanya aksi sebetulnya itu memang konsekuensi dari isue yang terjadi, dikarenakan memang terlapor merupakan pejabat publik DPRD, itu merupakan konsekuensi. Kalo kita liat dari tuntutannya ini kan mendesak Polres Pandeglang khususnya PPA untuk menindaklanjuti dengan cepat, saya kira proses hukum ini tidak bisa diintervensi oleh aksi-aksi sosial," kata Satria.
"Kemudian yang kedua, kalo permintaan massa aksi di PAW kan saya kira terlalu dini, saya yakin teman-teman di DPRD pun akan menganut asas praduga tak bersalah, selagi seseorang statusnya masih terlapor, itu juga tidak bisa ditindaklanjuti begitu saja karena mereka juga memiliki prosedur, baik dari segi aturan atau pidananya dan lain-lain," sambungnya.
Baca Juga: Diduga Lakukan Pelecehan Seksual, Oknum Anggota DPRD Pandeglang Dilaporkan ke Polisi
Selaku Kuasa Hukum dari YO, Satria juga menyayangkan aksi mahasiswa yang menerbitkan foto terlapor YO dalam sebuah spanduk aksi.
"Kalo soal foto, kita tadi sudah bahas dengan tim bahwa kita akan memeriksa, dan kita akan coba membuat upaya kenapa aksi ini kemudian tendensi ke salah satu orang dan dimunculkan fotonya. Artinya aksi ini sudah menjastifikasi foto tersebutlah yang diduga pelaku kan begitu," ungkapnya.
Menurut Satria, sampai hari ini pihaknya selaku kuasa hukum pun tidak pernah mengeluarkan nama ataupun foto. Bahkan, surat kuasa pun pihaknya tidak mempublikasikan. Selain itu, pihak Kepolisian juga masih menjaga bahwa terlapor YO memang statusnya selaku anggota DPRD.
"Saya menyayangkan sekali teman-teman, apa lagi mahasiswa, mereka berani sekali menjastifikasi kemudian tendensi sampai menerbitkan gambar yah," tandasnya.***
