Network
KABAR BANTEN - Ikatan Keluarga Alumni Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (IKA Untirta) mengungkap ada tiga isu krusial yang dihadapi Pj Gubernur Banten Al Muktabar.
Tiga isu krusial itu yakni soal penetapan Upah Minimum Kabupayen/Kota (UMK) 2023, gugatan BEM Nusantara terkait Bank Banten, dan Raperda Perampingan OPD.
IKA Untirta mengimbau kepada Al Muktabar selaku Pj.Gubernur Banten agar dapat menjalankan tupoksinya sebagai Pj.Gubernur Banten dengan baik dan optimal.
Kemudian, mengakomodasi seluruh aspirasi dan ekspektasi masyarakat secara proporsional dengan mengambil keputusan dan kebijakan yang menerapkan prinsip kehati-hatian (prudent) dan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dapat memprioritaskan menjaga stabilitasi dan kondusifitas di daerah Banten.
"Terdapat 3 isy strategis saat ini yang perlu dilakukan pengambil keputusan oleh Pj.Gubernur Banten secara hati-hati (prudent) dan tetap mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku," kataa Ketua Umum IKA Untirta Asep Abdullah Busro dalam siaran pers Rabu 30 November 2022.
Berkaitan dengan penetapan upah UMK se-Provinsi Banten Tahun 2023, dalam hal tidak terdapat kesepakatan nilai UMK antara unsur Serikat Pekerja dengan Apindo/pengusaha maka sebaiknya Pj.Gubernur Banten tetap mengacu pada formulasi perhitungan yang diatur dalam PP.36 Tahun 2021 tentang Pengupahan sebagai peraturan perundang-undangan yang relevan.
Sedangkan berkenaan dengan adanya gugatan yang diajukan oleh BEM Nusantara dan HMPI Banten di Pengadilan Negeri Serang, dalam hal terdapat pengurus Bank Banten di posisi komisaris yang diberhentikan, IKA Untirta menyarankan agar Pj.Gubernur Banten dan PT.BGD selaku para pemegang saham dapat mengoptimalkan pengisian posisi Komisaris Bank Banten diisi dari unsur Komisaris yang berasal dari PT. BGD seperti Razid Chaniago.
"Beliau figur yang kompeten yang telah mengetahui Bank Banten secara komprehensif sehingga dapat melakukan tupoksi supervisi secara optimal," ucapnya.
Diketahui, BEM Nusantara dan HMPI Banten menuntut pembatalan atas proses dan hasil assesement openz bidding calon pengurus Bank Banten oleh LPPI serta menutut agar tidak dipergunakan dalam RUPS/RUPSLB.
