Network
KABAR BANTEN – Pemprov Banten mulai menyusun laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) tahun anggaran (TA) 2022. Penanganan dampak inflasi menjadi perhatian khusus karena bisa berpengaruh terhadap penyajian laporan.
Demikian terungkap dalam kegiatan sosialisasi penyusunan LKPD TA 2022 di Aula Kantor Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Banten, Senin 2 Januari 2023.
Kepala BPKAD Provinsi Banten Rina Dewiyanti mengatakan, pada TA 2021 Pemprov Banten mampu mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI.
Hal ini merupakan buah dari hasil kerja semua pihak, tak terkecuali para pelaksana akuntansi di seluruh perangkat daerah.
“Perangkat daerah selaku entitas akuntansi mempunyai kewajiban menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan,” ujarnya.
Ia menuturkan, terkait pelaporan TA 2022 telah terbit Surat Sekretaris Daerah (Sekda) Banten Nomor 900.04/3939-BPKAD/2022 tertanggal 22 Desember 2022 perihal Penyusunan Laporan Keuangan akhir TA 2022.
Laporan keuangan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) disampaikan melalui BPKAD paling lambat pada 6 Januari 2023.
“Adapun komponen laporan keuangan OPD terdiri atas laporan realisasi anggaran, neraca, laporan operasional, laporan perubahan ekuitas dan catatan atas laporan keuangan,” katanya.
Rina mengungkapkan, 2023 menjadi tahun yang masih cukup berat. Setelah dampak pandemi Covid-19 pemprov masih harus dihadapkan dengan inflasi sebagai dampak dari krisis global.
