Network
CILEGON, (KB).- Komisi VI DPR RI mempersoalkan jumlah dermaga yang ada di Pelabuhan Merak. Dewan menilai jumlahnya masih kurang, karena tidak sebanding dengan banyaknya kapal yang beroperasi di lintasan Pelabuhan Merak-Bakauheni.
Anggota Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) Bambang Haryo mengatakan, jumlah kapal yang beroperasi di lintasan Merak-Bakauheni saat ini mencapai 68 unit. Padahal, jumlah dermaga di lintasan tersebut hanya enam pasang.
"Jadi saat ini dermaga cuma enam tapi kapalnya banyak. Satu kapal kalau dirata-rata hanya beroperasi 12 hari saja dalam satu bulan," kata Bambang saat berkunjung ke Pelabuhan Merak, Rabu (17/1/2018).
Ia mengatakan, saat ini kapal-kapal yang beroperasi di lintasan Merak-Bakauheni lebih banyak menganggur daripada beroperasi. Sehingga ia mendorong pemerintah pusat dan PT Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan (ASDP) Indonesia Ferry untuk membangun dermaga lagi di lintasan Merak-Bakauheni.
"Idealnya nambah enam pasang dermaga biar 12 pasang dermaga di Merak dan Bakauheni. Saat ini yang sudah beroperasi baru enam pasang dermaga saja," ucap politikus Partai Gerindra ini.
Penambahan dermaga, kata dia, agar pelayanan penyeberangan di lintasan Merak-Bakauheni menjadi lebih baik lagi. Apalagi saat-saat musim libur dan hari raya, saat ini antrean di lintasan Merak-Bakauheni masih panjang.
"Apalagi PT ASDP juga baru menerima PMN (penyertaan modal negara) sekitar Rp 1 triliun. Saya berharap, 60 persennya dialokasikan untuk pembangunan dermaga," ujarnya.
Bukan hanya kekurangan dermaga, Bambang juga menaruh kritik pada Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) 88/2014 tentang Pengaturan Ukuran Kapal di Lintasan Merak-Bakauheni.
Menurut dia, Permenhub tersebut tidak relevan jika diterapkan di lintasan Merak-Bakauheni. Akibat aturan tersebut, kapal-kapal yang ukurannya di bawah 5.000 Gross Tonase (GT) harus keluar dari lintasan Merak-Bakauheni.
