Network
SERANG, (KB).- Ketua DPRD Kota Serang Namin menilai, koordinasi antar-organisasi perangkat daerah (OPD) di Lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Serang lemah. Oleh karena itu, pihaknya mendorong, agar segera dilakukan reformasi birokrasi.
Ia menuturkan, reformasi birokrasi yang menjadi prioritas Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serang Syafrudin-Subadri Ushuludin harus segera dilakukan jika menginginkan kemajuan cepat di Kota Serang.
"Aje kendor ini harus diimplementasikan, kecepatan dalam melakukan tugas-tugas wali kota. Termasuk dalam merombak ASN (aparatur sipil negara). Kami melihat koordinasi, sinergitas antar-OPD ini masih buruk. Tugas wali kota masih berat, peran sekda di sini yang untuk terciptanya sinergitas antar-OPD benar-benar dituntut," kata politisi Golkar tersebut seusai rapat paripurna tanggapan wali kota terhadap pemandangan fraksi-fraksi di Gedung DPRD Kota Serang, Senin (8/4/2019).
Menurut dia, lemahnya koordinasi antar-OPD dibuktikan melalui dokumen penyajian Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang masih banyak keliru.
"Kalau diawali penyajian dokumen, penyajian informasi saja yang dalam draft RPJMD ini masih banyak yang keliru. Nah ini menandakan koordinasi di OPD masih lemah. Reformasi birokrasi harus segera dilakukan," ucapnya.
Terkait RPJMD, menurut dia, pemkot jangan terpaku pada pembangunan infrastruktur semata, tetapi juga pemberdayaan masyarakat. Terlebih dalam pemecahan masalah kemiskinan dan pengangguran.
"Harapan kami pengentasan kemiskinan itu tidak hanya bergantung pada ketersediaan lapangan kerja. Kami berharap, masyarakat Kota Serang ini bergeser ke arah kemandirian," ujarnya.
Menanggapi hal tersebut, Wali Kota Serang Syafrudin mengatakan, akan segera melakukan reformasi birokrasi pascapemilu.
"Reformasi birokrasi juga bagian dari RPJMD 2019-2023. Itu juga menjadi program dan prioritas insya Allah setelah pemilu kurang lebih 60 persen (perombakan)," tuturnya.
