Dinamika keberadaan BIS maupun biaya pemeliharaan BIS itu pun jadi sorotan Ketua Koordinator Presidium KMSB atau Koalisi Masyarakat Sipil Banten Uday Suhada.
Ia menyayangkan, keberadaan BIS yang dibangun dengan menggunakan anggaran utang, mulai membebani APBD Banten.
"Sangat disayangkan BIS yang katanya dibangun berstandar internasional kini mulai bebani anggaran. Sementara pendapatan untuk daerahnya dari BIS itu tidak ada," ujar Uday Suhada..
Kata Uday Suhada, manfaat keberadaan BIS yang dibangun dengan cara hutang itu, tidak dirasakan masyarakat.
"Tidak jelas manfaatnya untuk warga Banten," tegasnya.
"Padahal jika Pemprov Banten lebih memilih membangun fasilitas pelayanan dasar masyarakat, seharusnya bukan BIS yang dibangun, tetapi rumah singgah di daerah dekat rumah sakit," katanya.
Baca Juga: Sejarah Lato-lato yang Sedang Viral, Benarkah Bukan dari Indonesia?
Hal itu menurut Uday Suhada jelas akan terasa manfaatnya untuk masyarakat Provinsi Banten.
Seperti membangun rumah singgah di Jakarta dekat rumah sakit.