Network
PANDEGLANG, (KB).- Komisi II DPRD Pandeglang mendorong pembayaran retribusi pasar harus sudah berbasis elektronik atau E-Retribusi. Hal itu penting untuk menangkal kebocoran Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor retribusi.
"Kami melihat kondisi pasar di Kabupaten Pandeglang seperti Pasar Saketi bisa menjadi potensi untuk mendongkrak PAD. Namun saja dari tahun ke tahun targetnya belum ada peningkatan. Untuk menghindari kebocoran-kebocoran pendapatan , maka sudah waktunya pemerintah menerapkan pembayaran retribusi dengan sistem elektronik," kata Ketua Komiis II DPRD Pandeglang, Agus Sopian dari Fraksi PKS kepada Kabar Banten, seusai kunjungan kerja di Pasar Saketi, Selasa (3/3/2020).
Ia menjelaskan, sebelum menerapkan sistem pembayaran retribusi melalui Perbankkan, pemerintah terlebih dahulu melakukan penataan dan perbaikan pasar. Sebab, Pasar merupakan sumber perekonomian masyarakat.
"Kami sudah cek kondisi pasar yang masih minim infrastruktur, drainase atau saluran pembuangan air, los terbuka dan perlu perbaikan kios-kios pedagang.Semua itu penting untuk kenyamanan pedagang dan pembeli. Kalau semua infrastruktur penopang pasar sudah terpenuhi, pemerintah bisa memberlakukan pembayaran retribusi berbasis elektronik dengan membuka kerjasama dengan Bank," ujar Agus.
Selain itu, kata dia, pemerintah harus mengelola pasar secara menyeluruh agar dampaknya bagus terhadap peningkatan PAD.
"Sekali lagi, kami mendorong sistem pengelolaan aset pemerintah daerah,termasuk pasar terbukukan secara elektonik dengan menggunakan barcode, sehinga bisa terpantau secara mudah progres retribusi pasar.
Sementara itu, dalam kunjungan dewan diterima oleh pegawai Disperindag dan ESDM, Syukur. Syukur menyambut baik masukan dewan baik tentang penepan sistem elektronik dalam pembayaran rekribusi maupun penataan dan perbaikan pasar. (EM)*
