Network
CILEGON, (KB).- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Cilegon dinilai kurang aktif dalam melaksanakan tugas. Bahkan Lembaga Kajian Publik Cilegon (LKPC) mengkritik anggota DPRD Kota Cilegon yang jarang hadir melaksanakan tugas di gedung dewan.
“Hal itu tidak sesuai dengan amanat masyarakat yang telah memilihnya,” kata Wakil Ketua LKPC Bidang Litbang Juju Juhana kepada Kabar Banten, Ahad (5/4/2020).
Seharusnya, kata dia, sebagai anggota Dewan, hadir di gedung dewan seperti biasa.
”Kami mendapat informasi bahwa gedung dewan sering sepi. Setelah kami cek, ternyata benar,” katanya.
Dia menuturkan, saat ini masyarakat membutuhkan kehadiran legislatif guna memberikan pencerahan maupun tips-tips kesehatan. Namun, kata dia, saat ini yang lebih dominan terlihat turun ke lapangan adalah yayasan, relawan atau organisasi masyarakat.
“Kami melihat juga anggota Dewan Provinsi Banten yang selalu terjun ke lapangan memberikan rasa aman dan nyaman di masyarakat, sedangkan yang dari Cilegon nyaris tidak tampak,” ujarnya.
Menurut Juju, karena saat ini dihebohkan dengan wabah Corona. Dimana, semua instruksi yang membolehkan pergeseran anggaran, sebaiknya anggota dewan jangan diam saja.
“Kalau saya baca di surat edaran dan juga informasi dari media massa, daerah lain alokasi dana untuk penanganan Covid-19 cukup besar. Cilegon ini yang APBD mencapai Rp 2 trilyun, alokasi dana untuk penanganan Covid-19 sangat minim, jika bandingkan dengan daerah lain,” ucaonya.
Senada dikatakan Wakil Ketua Bidang Hubungan Kelembagaan, Agus. Menurut dia, anggaran untuk melakukan pencegahan Covid-19 harus dibuka secara transparan agar diketahui oleh masyarakat.
