Network
Baca Juga : Pemprov Banten Pilih Simpan Kas di BJB, Pengajuan Hak Interpelasi Dewan Mencuat
Ia mengkritik pemindahan RKUD dari Bank Banten ke BJB. Kebijakan itu dianggap tak mempertimbangkan aspek ekonomi, yuridis dan sosial.
"Karena setiap implementasi kebijakan itukan harus bertahap, bertingkat dan berlanjut. Tidak boleh hanya memikirkan saat itu, demikian. Pasti ada efek, dan itu efeknya hari ini masih saksikan masih terjadi rush di mana-mana," katanya.
Disinggung apakah sikap Fraksi PDIP DPRD Banten belum pasti terkait pengajuan hak interpelasi, ia tak menampiknya. Kepastiannya tergantung keputusan DPD PDIP Banten.
"Kami sampaikan bahwasanya Fraksi PDIP sudah menyampaikan dan kita tentunya menunggu keputusan dari DPD partai. Yang kita sadari bahwa kondisi masyarakat hari ini sedang menghadapi musibah pandemi corona, ini juga mungkin menjadi salah satu catatan kami melaporkan kepada DPD partai," ujarnya.
Ketua Fraksi PKS DPRD Banten Juhaeni M Rois mengatakan, pihaknya juga belum mencabut rencana pengajuan hak interpelasi kepada Gubernur Banten. Pihaknya masih menunggu perkembangan kebijakan yang diambil Gubernur Banten terhadap Bank Banten.
"Kalau ada perbaikan ya berarti (interpelasi) tidak dilanjut. Tapi kalau sekiranya tidak ada perbaikan, ya kita lanjutkan (hak interpelasi)," ucapnya.
Bank Banten Syariah
Sebetulnya, lanjut dia, persoalannya bukan pada pengajuan interpelasi atau tidak. Titik tekannya bagaimana Gubernur Banten beserta jajarannya menyelesaikan permasalahan yang membelit Bank Banten.
"Kita sih ingin Bank Banten ini menjadi semacam Bank Banten Syariah, kita lihat perkembangan Bank Syariah di Banten ini besar, dan animo masyarakat pada Bank Syariah itu besar. Kalau sekiranya Bank Banten ini menjadi Bank Syariah, saya kira masyarakat Banten ini sangat mendukung," katanya.
