Network
SERANG, (KB).- Sejumlah Fraksi DPRD Banten melanjutkan proses pengajuan hak interpelasi kepada Gubernur Banten Wahidin Halim. Kini, mereka sedang melakukan langkah masing-masing, mulai konsultasi dengan pengurus partai, sampai menunggu perkembangan kebijakan yang diambil oleh Gubernur Banten.
Ketua Fraksi PDIP DPRD Banten Muhlis mengatakan, rencana pengajuan hak interpelasi dari Fraksi PDIP DPRD Banten belum dicabut. Pihaknya sedang menunggu keputusan dari DPD PDIP Banten. Sebagai bahan pertimbangan DPD, telah disampaikan hasil-hasil rapat dengar pendapat (RDP) antara DPRD dengan Gubernur dan Wakil Gubernur Banten.
"Kita sampaikan terlebih dahulu kemarin (hasil RDP) dengan Pak Gubernur kepada induk (DPD PDIP Banten). Karena kalau mekanisme di kita tentunya induk partai tidak boleh dikesampingkan," katanya saat dihubungi wartawan melalui sambungan seluler, Rabu (29/4/2020).
Baca Juga : Pemprov Banten Pilih Simpan Kas di BJB, DPRD Cecar Gubernur Banten
Kemungkinan DPD juga akan menembuskan rencana pengajuan hak interpelasi kepada DPP PDIP. Hal itu bisa saja dilakukan mengingat pasca RDP terdapat perubahan konstalasi politik di Fraksi DPRD Banten. Terdapat fraksi yang berubah pikiran lalu mengurungkan pengajuan hak interpelasi. "Ini yang perlu kami laporkan terlebih dahulu," ujarnya.
Untuk mematangkan keputusan akhir, fraksi juga akan melakukan rapat koordinasi dengan DPD PDIP Banten.
"Iya dengan DPD, mungkin dalam waktu dekat kita akan melaksanakan rapat konsultasi antara DPD dengan fraksi di DPD. Pokoknya kita melaporkan, tentunya keputusan DPD itu, sebagai induk partai yang akan menjadi kepanjangan kan kita di fraksi," ucapnya.
Koordinasi penting dilakukan mengingat sejak awal sebetulnya Fraksi PDIP DPRD Banten tak ngotot mengajukan interpelasi. Interpelasi akan diajukan jika kebijakan Gubernur Banten merugikan masyarakat Banten.
"Kemarin kami sudah meminta keterangan langsung dengan Pak Gubernur, meskipun dalam rapat konsultasi," tuturnya.
