Network
KABAR BANTEN - Program penanganan rumah tidak layak huni atau Rutilahu di Kabupaten Serang masih terus digelorakan oleh Pemkab Serang.
Hingga saat ini, Rutilahu di Kabupaten Serang yang perlu penangan hanya tersisa 2.200 rumah.
Namun demikian karena terbatas anggaran pada tahun 2023 untuk Rutilahu di Kabupaten Serang hanya dialokasikan 300 unit.
Baca Juga: Dirjen Pendidikan Vokasi Tegaskan Lulusan SMK Mampu Hasilkan SDM Unggul
Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPRKP) Kabupaten Serang Okeu Oktaviana mengatakan, pada tahun 2022 sampai akhir 2022 masih tersisa 2.200 rutilahu.
"Jumlah tersebut harus ditangani. Tahun ini anggaran Pemkab terbatas hanya mengalokasikan untuk 300 unit," ujarnya kepada Kabar Banten di ruangannya, Kamis 16 Februari 2023.
Ia berharap agar terjadi percepatan penyelesaian, dari APBN dan Pemprov Banten bisa turut melakukan penanganan rutilahu di Kabupaten Serang.
"Tahun kemarin provinsi tidak ada, karena hanya tangani rumah kena bencana," tuturnya.
Tahun ini pun masih sama bantuan Rutilahu dari provinsi tidak ada, bantuan tersebut baru ada tahun 2024.
Namun bantuan itu khusus untuk yang di kawasan kumuh. Oleh karena itu untuk tahun 2024 sudah diajukan ke provinsi rumah di kawasan kumuh tersebut dan diharapkan bisa tuntas.
"Kemarin itu kita ajukan ke provinsi 250 unit," ucapnya.
Okeu mengatakan, anggaran Rutilahu dari APBD Kabupaten Serang mengalami peningkatan dari Rp20 juta menjadi Rp25 juta.
Baca Juga: SPAN PTKIN 2023 Sudah Dibuka, Ini Syarat dan Cara Daftar
Pembangunan dengan sistem swakelola tipe empat. Artinya dengan kelompok masyarakat, sehingga dana ditransfer ke tim penerima bantuan (TPB).
"Nanti TPB yang berkontrak dengan material, dengan tukang, jadi kita hanya kirim uang," ujarnya.
Ia mengatakan, selama ini masih kerap terjadi kesalahpahaman pada personel di lapangan.
Seolah-olah perkim mengirim material, padahal perkim hanya mengirim dana ke penerima bantuan dan mereka kemudian yang belanja.
"Kalau ada keterlambatan bukan salah kami, tegur saja toko material kenapa lambat.
Okeu juga mengatakan tahun ini pihaknya kembali menganggarkan untuk penanganan rumah kena bencana.
Dimana untuk konsep pemberian bantuan saat ini sedang dirumuskan. Sebab ia ingin bantuan diberikan dengan mekanisme yang simpel.
"Jadi saat ada kebakaran atau bencana, ada laporan camat, langsung ke bupati, bupati disposisi ke kita dengan BPBD. Kami dari sini sama-sama ke lapangan inventarisasi untuk mengetahui rusak sedang, atau rusak berat, biar cepat agar dalam 1-2 hari sudah turun bantuannya," ujarnya.
Saat ini mekanisme tersebut sedang digagas dan dibahas. Okeu berharap mekanisme yang digagas tidak melanggar aturan. "Jadi pada saat ada bencana Pemda langsung turun," ucapnya.***
