Network
SERANG, (KB).- Pemprov Banten meminta ada relaksasi pembiayaan kredit aparatur sipil negara (ASN) kepada Bank Banten dan BJB. Namun, hingga kini permohonan keringanan tersebut belum diputuskan oleh perbankan.
Seperti Bank Banten yang akan terlebih dahulu membahas relaksasi kredit bersama Pemprov Banten dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
Sebelumnya, permohonan relaksasi disampaikan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Banten melalui surat bernomor 800/1413/-BKD/2020 perihal permohonan relaksasi/kelonggaran pembiayaan kredit ASN. Surat ditujukan pimpinan BJB dan Bank Banten tertanggal 30 Juni 2020.
Baca Juga : Pemprov Banten Minta Keringanan Kredit ASN ke Bank Banten dan BJB
Direktur Bank Banten Kemal Idris mengatakan, pihaknya telah menerima surat permohonan relaksasi pembiayaan kredit ASN dari Pemprov Banten pada minggu kemarin.
Akan tetapi pihaknya tak bisa langsung mengambil keputusan lantaran harus terlebih mendikusikannya baik di internal Bank Banten, maupun dengan OJK dan Pemprov Banten.
"Pada dasarnya kami juga sangat memahami kondisi-kondisi yang terjadi akibat pandemi Covid-19," katanya, kemarin.
Terkait mekanisme pengajuan relaksasi dia terlebih dahulu harus mempelajari aturannya dan berkonsultasi dengan OJK. Sejauh pengetahuannya permohonan relaksasi pembiayaan kredit harus diajukan masing-masing debitor. "Berikut dengan bentuk relaksasinya seperti apa," ucapnya.
Disinggung apakah internal Bank Banten memungkinkan adanya relaksasi kredit, dia mengaku, harus konsultasi terlebih dahulu dengan OJK. "Terlebih dulu kami perlu konsultasi dengan OJK," kata pria mantan Kepala Divisi Kredit Komersial Bank Banten ini.
Ia tak mengungkap apakah sudah ada ASN Pemprov Banten yang mengajukan relaksasi kredit. Dia mengaku harus menanyakannya kepada bagian kredit di Bank Banten. "Saya harus tanyakan dulu ke bagian kreditnya," ucapnya.
