“Koperasi menjadi salah satu solusi bagi anggotanya sendiri maupun orang lain. Karena untuk meminjam di koperasi itu gampang sekali,” ungkap M Tranggono.
Ke depan, lanjut Tranggono, Penjabat Gubernur Banten Al Muktabar telah mencanangkan reformasi birokrasi tematik di Pemerintah Provinsi Banten. Yakni pengendalian inflasi, penanganan stunting dan gizi buruk, penanganan kemiskinan ekstrem, serta investasi.
“Dengan koperasi bergerak, harapannya koperasi bisa membantu dalam mengembangkan UMKM. Pegawai Pemprov Banten dan anggota bisa berbelanja di koperasi,” ungkapnya.
Pegawai Pemprov Banten sebagai captive market, kata dia, juga diburu oleh pihak lain. Dengan bimbingan Dinas Koperasi dan UMKM, Tranggono yakin KPRI Korpri Banten bisa lebih maju.
Sementara itu, Ketua KPRI Korpri Banten Eneng Nurcahyati mengungkapkan, pada 2018 modal KPRI Korpri Banten adalah sebesar Rp3 miliar. Kini pada tutup buku tahun 2022 modal KPRI Korpri Banten mencapai Rp8,8 miliar. Adapun untuk jumlah anggota KPRI Korpri Banten sendiri, kini sudah mencapai 1.291 orang.
“Untuk Sisa Hasil Usaha (SHU), Alhamdulillah selalu melampui target yang ditetapkan dalam Rapat Anggota Tahunan. Tahun ini hampir mencapai Rp 1 miliar. Untuk yang lain-lainnya, kami berupaya mengikuti ketentuan,” papar Eneng.
Dijelaskan Eneng, KPRI Korpri Banten bergerak pada simpan pinjam, pengadaan barang dan jasa, kepemilikan kendaraan, serta jasa cleaning service.***