Network
Menanggapi itu, Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Banten Tejo Harwanto menyampaikan bahwa saat ini terdapat layanan Kemenkumham Banten yang didorong untuk menurunkan kemiskinan seperti layanan administrasi hukum umum ataupun layanan kekayaan intelektual.
“Kita juga memiliki program terkait bantuan hukum yang tentunya berkesinambungan dengan tim advokasi yang telah dibentuk oleh organisasi sesepuh pengayoman, tentu kita akan diskusikan lebih lanjut apakah dapat bekerja sama dalam memberikan pelayanan bantuan hukum kepada warga binaan,” paparnya.
Terkait warga binaan sendiri, kata Tejo, dirinya baru saja mengikuti Opini Kebijakan yang diselenggarakan oleh Kantor Wilayah Jawa Tengah secara virtual beberapa waktu lalu.
Adapun tema Opini Kebijakan kali ini membahas mengenai Pemenuhan Hak warga binaan pemasyarakatan dalam hal kesehatan mental.
Dalam opini kebijakan yang dilakukan, kata Tejo, disampaikan bahwa salah satu tantangan pada sektor Pemasyarakatan yang dihadapi hari ini yakni terkait kesehatan mental WBP atau warga binaa dan pemasyarakatan di Lapas.
Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, lanjutnya, diketahui masalah kesehatan jiwa pada WBP memiliki prevalensi lebih tinggi dibandingkan populasi umum, namun kerap tidak terdeteksi dan tidak tertangani sehingga menghambat program reintegrasi.***
