Network
Ia menjelaskan, pembangunan demokrasi dan politik merupakan hal yang penting dan terus diupayakan oleh pemerintah. Namun, untuk mengukur pencapaiannya baik di tingkat daerah maupun di tingkat pusat bukan sesuatu hal yang mudah.
Pembangunan demokrasi memerlukan data empirik untuk dapat dijadikan landasan pengambilan kebijakan dan perumusan strategi yang spesifik dan akurat.
"Untuk memberikan gambaran mengenai perkembangan demokrasi politik di Indonesia, maka sejak tahun 2009, BPS bersama stakeholder lain seperti Kemenkopolhukam, Beppenas, dan Kementerian Dalam Negeri menuruskan pengukuran Indeks Demokrasi Indonesia," ucapnya.
Baca Juga : Tatap Muka dengan Protokol Kesehatan, Reses Anggota DPRD Banten Diundur
Indeks Demokrasi Indonesia adalah indikator komposit yang menunjukkan tingkat perkembangan demokrasi di Indonesia. Tingkat capaiannya diukur berdasarkan pelaksanaan dan perkembangan tiga aspek demokrasi meliputi kebebasan, hak-hak lolitik, dan lembaga demokrasi.
"Indeks Demokrasi Indonesia bertujuan untuk mengukur secara kuantitatif tingkat perkembangan demokrasi," tuturnya.
Dari indeks tersebut akan terlihat perkembangan demokrasi sesuai dengan ketiga aspek yang diukur. Selain level nasional, Indeks Demokrasi Indonesia juga dapat memberikan gambaran perkembangan demokrasi di provinsi-provinsi seluruh Indonesia.
"Indeks Demokrasi Indonesia tidak hanya melihat gambaran demokrasi yang berasal dari sisi kinerja pemerintah atau birokrasi saja," ujarnya.
Baca Juga : Menjawab Marwah Pesta Demokrasi
Namun juga melihat perkembangan demokrasi dari aspek peran masyarakat, lembaga legislatif (DPRD), partai politik, lembaga peradilan dan penegak hukum. Oleh karena itu, perkembangan Indeks Demokrasi Indonesia merupakan tanggung jawab bersama semua stakeholder, tidak hanya pemerintah.
