"Kita kan di regulasi yang sudah itu kan untuk kesehatan, infrastruktur. Kalau untuk kemiskinan belum secara aturan," ujar Politisi PKS itu.
Baca Juga: Angka Penduduk Miskin di Banten Tinggi, Pengamat Ekonomi dari Untirta Sampaikan Saran ini
Maka dari itu, Budi mendukung kedepan APBD Banten memberikan porsi khsusus untuk penanganan penduduk miskin.
"Memang kita perlu program - program yang menyentuh ke jaring-jaring kemiskinan," katanya.
Namun, program penanganan kasus warga miskin yang dimaksud Budi, bukan dalam bentuk bantuan sembako atau bantuan makanan lainnya, tetapi dalam bentuk program pemberdayaan.
"Terutama dengan banyak kegiatan yang kita turunkan di masyarakat. Tapi sifatnya pemberdayaan bukan bantuan," tegasnya.
Baca Juga: Sejak 2012, Penduduk Miskin di Banten hingga 2022 Terus Meningkat, ini Penjelasan BPS
Sehingga melalui program pemberdayaan lanjut Budi, masyarakat bisa terlatih menjadi warga yang mempunyai mindset berpikir berdaya serta akses untuk membuka usaha bisa terbuka.