"Terutama di dinas-dinas yang program pengentasan kemiskinan secara spesifik itu di program sosial," katanya.
Ibrahim heran, kebijakan pengentasan kemiskinan dibidang sosial ada, tetapi penduduk miskin bertambah.
"Terutama program sosial itu sudah tepat sasaran apa belum?," katanya mempertanyakan implementasi kebijakan.
Menurut Ibrahim, program kemiskinan disetiap pemerintahan pasti ada. Dengan demikian, jika tidak berdampak, dipastikan tidak tepat sasaran.
Sementara itu Wakil Ketua DPRD Provinsi Banten Budi Prajogo juga menyadari bahwa, angka kemiskinan di Provinsi Banten tinggi.
"Saya terkahir menerima rilis angka kemiskinan pada September kemarin," ujar Budi.
Budi juga menilai, APBD Provinsi Banten belum secara khusus mengalokasikan untuk penanganan penduduk miskin.
Berbeda dengan insftrastruktur dan kesehatan yang diatur langsung melalui regulasi.