Network
KABAR BANTEN - Wakil Ketua DPRD Pandeglang Tubagus Asep Rafiudin Arief angkat bicara soal minimnya capaian Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di pertengahan tahun 2023 ini.
"Perlu adanya edukasi secara rutin yang disampaikan oleh para aparatur Pemerintah baik dari tingkat Kabupaten, Kecamatan hingga ke tingkat Desa," kata Asep saat dihubungi lewat telpon, Senin 19 Juni 2023.
Dikatakan Asep, ada beberapa faktor yang menyebabkan capaian target PBB Kabupaten Pandeglang masih minim. Salah satunya yaitu, kurangnya kesadaran masyarakat atas kewajibannya sebagai wajib pajak.
"Hal ini diakibatkan oleh beberapa faktor seperti anggapan para wajib pajak bahwa pajak bersifat memberatkan karena memaksa, ketidak tahuan para wajib pajak tentang ketentuan dan tata cara perpajakan, sampai kurangnya pengetahuan dan pemahaman wajib pajak terhadap fungsi dan manfaat pajak itu sendiri," ungkapnya.
"Oleh karta itu, tim pemungut pajak jangan sampai merasa bosan dalam melakukan penagihan, supaya masyarakat yang belum bayar merasa sadar dan pada akhirnya bisa bayar,"sambungnya.
Lebih lanjut Asep menyarankan, agar Pemerintah Kabupaten Pandeglang memberikan apresiasi kepada para petugas pemungut dan wilayah yang capaian penerimaan pajak nya tinggi.
"Iya, ini bisa menjadi pemicu untuk peningkatan kinerja dan capaian target PBB, mudah-mudahan bulan depan capaian PBB kita bisa meningkat dan tahun ini target yang sudah ditetapkan bisa tercapai juga," ujarnya.
Baca Juga: Hingga Pertengahan 2023, Capaian Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Pandeglang Masih Minim
Sebelumnya telah diberitakan, bahwa hingga pertengahan tahun 2023, capaian target Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kabupaten Pandeglang terbilang minim.
Menurut data yang diterima Kabar Banten dari Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Pandeglang, saat ini capaian target PBB baru diangka 14,91 persen atau Rp6,1 miliar dari target Rp41,4 miliar.
Menyikapi hal itu, Bupati Kabupaten Pandeglang Irna Narulita mengatakan, bahwa dirinya akan turun tangan untuk mengatasi persoalan tersebut.
"Ibu harus turun lagi untuk mengetahui apakah uang-uang tersebut belum disetorkan atau belum terhimpun," kata Irna kepada awak media, Sabtu 17 Juni 2023..
Irna mengaku, dirinya sudah menyampaikan kepada jajarannya kalau masyarakat saat ini perekonomiannya sudah kembali membaik, dan bisa kembali diarahkan untuk memenuhi kewajibannya dalam membayar PBB.
"Kabag Pemerintahan agar secara masif melakukan penagihan, agar di bulan Juli bisa masuk 70 persen," ungkapnya.
"PBB ini harus terus kita dorong, kami paksa, kami fush agar aparatnya turun jadi Kasi PAD Kecamatan, Bapenda juga turun, harusnya sama saya kita ketuk pintu, kita edukasi, kita sosialisasi di lapangan," sambungnya.
Baca Juga: Pimpinan DPRD Pandeglang Dorong OPD Maksimalkan Potensi PAD Kabupaten Pandeglang
Sementara itu, Kepala Bapenda Kabupaten Pandeglang Tatang Muhtasar mengatakan, pihaknya akan terus melakukan edukasi kepada wajib pajak tentang pembayaran pajak.
"Kita edukasi secara door to door dengan harapan target pajak daerah tahun 2023, dapat tercapai secara maksimal. Tahun ini targr PAD dari 10 objek pajak sebesar Rp84 miliar, baru terealisasi Rp23,1 miliar," tandasnya.***
