Network
KABAR BANTEN - Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB melakukan kajian risiko bencana atau KRB tsunami di Kabupaten Serang.
Kajian risiko bencana tsunami tersebut dilakukan pada skala kabupaten dan desa, untuk skala desa dilakukan di enam desa di Kabupaten Serang.
Keenam desa di Kabupaten Serang tersebut dijadikan lokasi kajian risiko bencana karena dinilai rawan bencana tsunami.
Ketua Tim Penyusunan Kajian Risiko Bencana Tsunami BNPB Wilayah Barat Erni Susanti mengatakan, untuk skala desa di Kabupaten Serang ada enam desa yang jadi kajian risiko bencana (KRB) tsunami.
Keenam desa tersebut Desa Salira, Argawana, Sumur Renja, Argawana, Anyer, Karang Suraga dan Bulakan.
"Itu KRB skala desa. Kalau skala kabupaten kota seluruh Kabupaten Serang," ujarnya kepada Kabar Banten usai acara Sosialisasi dan FGD Ketahanan Daerah Kajian Risiko Bencana Tsunami Kabupaten Kota Wilayah Barat di salah satu resto di Kota Serang, Kamis 13 Juli 2023.
Ia mengatakan, penetapan enam desa tersebut ada sejarahnya. Dimana penetapan tersebut dilakukan oleh BNPB.
Sehingga di enam desa tersebut akan dilakukan pemetaan ecara detail, dengan demikian akan diketahui berapa masyarakat terdampak.
"Tapi kalau untuk skala kabupaten itu (yang dibahas) desa apa saja yang terdampak tsunami, tingginya berapa, gelombang tsunami berapa, waktu tibanya berapa. Karena beda-beda, ada sumber gempa dan simulasi," ucapnya.
Erni mengatakan, tujuan dari kegiatan tersebut untuk melakukan analisis bencana tsunami di Kabupaten Serang.
Indeks Ketahanan Daerah (IKD) merupakan salah satu indikator untuk menyusun kajian risiko bencana tsunami.
"Kemudian dari situ kita akan susun KRB rawan bencana tsunami skala kabupaten kota dan desa. Jadi IKD ini salah satu indikator untuk menyusun rawan bencana atau KRB skala kabupaten dan kota," katanya.
Ia mengatakan, alasan dilakukan di Kabupaten Serang karena dilihat dari sejarah kejadian tsunami 2018 lalu. Kemudian juga ada usulan dari pemerintah pusat.
"Ini sudah melalui beberapa kriteria, itu pusat menunjuk salah satu kajian kita itu di Kabupaten Serang," ucapnya.
Dari sana akan terlihat beberapa desa yang akan terdampak tsunami.
Kemudian berapa lama waktu tiba tsunami nya setelah terjadi gempa, serta berapa tinggi gelombang tsunaminya.
"Setelah kegiatan ini kita akan petakan rawan bencana tsunami dan risiko tsunami bagi Kabupaten Serang skala kabupaten dan desa," katanya.
Baca Juga: Tes Psikologi: 10 Pertanyaan Sederhana Ini Bisa Ketahui Berapa Banyak Malaikat di Dirimu
Ia berharap masyarakat di enam desa sudah tersosialisasi bahwa wilayah mereka memang rawan tsunami.
Sehingga mereka harus bersiap siap apabila ada bencana tsunami apa yang harus dilakukan.
"Biar desa tangguh bencana, tanpa ada peringatan dari pemerintah dia sudah punya peringatan diri sendiri. Harus lari jadi bisa mengevakuasi diri sendiri tanpa ada perintah instansi atau pemerintah," ucapnya.
Kepala Bidang Pencegahan Kesiapsiagaan BPBD Kabupaten Serang Hotman Siregar mengatakan dirinya menyampaikan terimakasih pada BNPB untuk bantuan program kegiatan tentang Indeks Ketahanan Daerah (IKD).
"Jadi outputnya nanti kita bisa tahu dokumen indeks ketahanan daerah Kabupaten Serang ini. Semoga tahun berikutnya ada kegiatan berkesinambungan yang diberikan pusat kembali pada daerah," ujarnya.
Sebab bagaimanapun kata dia, dimasa saat ini budgeting menjadi masalah klasik yang mempengaruhi kinerja program kegiatan.
Sebab base BPBD adalah money following program.
"Jadi dengan ada kegiatan ini semoga kedepan bisa berkesinambungan dalam hal kebencanaan," ucapnya.
Hotman mengatakan, selama ini BPBD sudah menyusun IKD secara self assessment.
Namun baru kali ini dibantu pusat sebagai pendukung kebijakan pusat nantinya.
"Jadi ketika sudah menyelesaikan ini (IKD) jadi basic dasar kebijakan pusat tentang daerah rawan tsunami khususnya, termasuk Kabupaten Serang," ucapnya
"Karena kita adalah supermarket bencana di mana kita ada 14 tipikal bencana di Kabupaten Serang. Diantaranya banjir, tsunami, gunung berapi, gagal teknologi, pandemi, banjir bandang, puting beliung dan lainnya," sambung Hotman.
Menanggapi enam desa yang ditunjuk BNPB sendiri sebagai lokasi KRB, menurut dia enam desa itu menjadi salah satu piloting projek. Sebab daerah tersebut dinilai rawan tsunami.
"Jadi nanti akan diperkuat dengan pembuatan penyusunan KRB, semoga tahun depan anggaran ada untuk penyusunan KRB. Jadi itu penguatan apa sih prioritas yang dilakukan di daerah rawan tsunami, penguatan masyarakat, sumber daya, sarpras, ketahanan bagaimana," ucapnya.
Ia mengatakan, enam desa tersebut selama ini sudah mendapat giliran pelatihan dari BPBD.
Hanya saja diakui dia masih belum maksimal, sebab apabila berbicara terkait kebencanaan harus dibarengi dengan kesiapsiagaan terlatih.
"Jadi masyarakat itu harus sampai paham benar bahwa mereka tinggal di daerah rawan bencana," katanya.
Menurut dia, secara persentase dan nilai akumulasi agregasi pemahaman masyarakat terkait bencana di enam desa tersebut masih kurang.
Ada beberapa kawasan hotel dan masyarakat disekitar hotel yang bisa mengikuti pemahaman bencana sebab pernah ikut pelatihan.
Sedangkan untuk masyarakat di dalam desa belum terjangkau.
Kegiatan dengan BNPB sendiri melibatkan lintas sektor OPD, organisasi vertikal seperti Polres, BMKG, Kodim dan Basarnas.
Pihaknya diminta menyelesaikan IKD selama sepekan dan data akurat bisa disampaikan.
"Karena bagaimana pun yang saya pahami banyak data data yang di tiap OPD kurang baik saja. Kita mau data akurat valid jadi data yang dikasih sangat baik," ucapnya. ***
