Network
Sebab, hal itu juga nantinya akan berdampak pada kinerja yang tentunya membawa nama baik lembaga atau instansi.
"Apalagi kalau sampai ada tenaga pendidik yang ikut terlibat dalam praktik kecurangan. Tentunya itu mencoreng nama Kota Serang," ujarnya.
Menurut dia, adanya aksi atau praktik kecurangan dapat berdampak dan merugikan pihak lain, khususnya terhadap calon siswa yang tingkat ekonominya menengah ke bawah.
"Coba bayangkan, kalau si calon siswa ini dari keluarga yang tidak mampu, kan kasian mereka. Padahal berdasarkan aturan mereka yang diterima, tapi karena ada kecurangan, justru malah tidak diterima," tuturnya.
Sementara itu, Anggota Komisi II pada DPRD Kota Serang Muhtar Effendi mengatakan, pemerintah kota khususnya Dindikbud Kota Serang harus memperketat dan mengawasi pelaksanaan PPDB tingkat SD dan SMP.
"Karena pendidikan itu hak semua warga. Jangan sampai merugikan pihak lain, harus merata dan tidak boleh pilih-pilih," ucapnya.
Sebab, kata dia, pendidikan merupakan pondasi peradaban untuk kemajuan daerah, sekaligus tolok ukur majunya pemerintahan.
Sehingga, sudah selayaknya pemerintah fokus dalam memberikan fasilitas dan pelayanan pendidikan kepada masyarakat, jangan sampai ada lagi angka putus sekolah akibat tidak mendapatkan kuota PPDB.
"Karena pendidikan dan peradaban adalah kausalitas kehidupan. Pendidikan juga menjadi penentu dari masa ke masa, makanya pendidikan itu sangat penting dan sangat berpengaruh besar pada peradaban yang akan di bentuk pada masa depan," tuturnya.
Baca Juga: Pembentukan Kampung Wisata di Kota Serang Dinilai Sebatas Seremoni
