Network
"Jika banyak yang diterima numpang KK dan masa waktu tinggalnya belum sesuai ketentuan atau ada dugaan menggunakan KK palsu seperi yang terjadi di tempat lain perlu diberikan sangsi kepada pihak yang melakukan pelanggaran," ujarnya menambahkan.
Oleh karena itu, ia kembali menegaskan bahwa setuju dibentuk tim khusus ungkap dugaan Kecurangan PPDB.
Sehingga juga bisa dilakukan evaluasi dengan baik dan menyeluruh.
"Perlu dievaluasi sistem PPDB ini, apakah sudah menghilangkan favotitisme sekolah. Tugas pemerintah daerah bagaimana melakukan pemerataan mutu pendidikan," katanya.
Dengan demikian menurutnya juga semua warga bisa merasakan pemerataan pendidikan.
"Dimanapun siswa sekolah termasuk di sekolah pinggiran akan merasa sama dengan sekolah yang di daerah perkotaan karena mutunya sama," tegasnya.
Sementara itu, pada Selasa 18 Juli 2023, Sejumlah mahasiswa mulai turun ke jalan, menyikapi persoalan dugaan kecurangan PPDB Online SMA dan SMK Negeri di Provinsi Banten.
Bahkan, mahasiswa yang tergabung dalam aliansi geger pendidikan melakukan aksi unjuk rasa di Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten, Curug, Kota Serang.
Penyampaian aspirasi itupun mendapat perhatian dari Anggota Fraksi Gerindra DPRD Provinsi Banten Muhammad Nizar.
Sebagai wakil rakyat, Muhammad Nizar menemui massa aksi. Bahkan sempat duduk bersama madsa aksi sambil mendengarkan aspirasi yang disampaikan perwakilan masda aksi.
