Network
KABAR BANTEN - DPRD Pandeglang menggelar rapat paripurna dengan agenda persetujuan bersama Raperda APBD tahun anggaran 2022, di ruang rapat Paripurna DPRD Pandeglang, Kamis 20 Juli 2023.
Pantauan Kabar Banten, dalam rapat paripurna tersebut DPRD Pandeglang memberikan catatan terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) APBD tahun anggaran 2022 lalu.
Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Pandeglang Dadi Rajadi mengatakan, ada beberapa catatan yang harus dijadikan perhatian serius Pemkab Pandeglang, salah satunya tentang raihan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), dimana WTP tersebut jangan sampai menjadi acuan tentang baiknya sistem pengelolaan keuangan daerah.
"Opini WTP bukan berarti tidak ada kesalahan dalam pengelolaan keuangan baik berupa pelanggaran terhadap peraturan perundangan maupun kerugian negara,"kata Dadi.
Dikatakan Dadi, DPRD Pandeglang meminta kepada Bupati Pandeglang Irna Narulita, agar bisa lebih mengoptimalkan capaian target pajak daerah, terutama Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan Perdesaan (PBB-P2) tahun 2022.
Mengingat, jenis pajak itu pada tahun 2022, capaiannya hanya 59,05 persen. Oleh karena itu, pihaknya meminta kepada Pemkab Pandeglang untuk segera melakukan evaluasi terhadap para aparatur, agar tahun berikutnya bisa mencapai target.
"Kami juga merekomendasikan agar Pemkab bisa mengoptimalkan pajak daerah melalui OPD pengelola pajak daerah, serta melakukan pengawasan terhadap objek pajak daerah,"ungkapnya.
Menurut Dadi, tidak sedikit Organisasi Perangkat Daerah yang tidak mencapai target PAD nya. Oleh karena itu, Banggar DPRD Pandeglang merekomendasikan agar semua potensi pendapatan daerah bisa lebih dioptimalkan.
"Persoalan ini harus menjadi perhatian kita semua, agar kedepanya dengan sungguh-sungguh memperhatiakan aspek-aspek untuk peningkatan penadapatan asli daerah,"ujarnya.
