Network
KABAR BANTEN - Surat keputusan atau SK 12 desa wisata di Kabupaten Serang terancam dicabut.
Sebab 12 desa wisata di Kabupaten Serang tersebut belum memiliki Badan Usaha Milik Desa atau BUMDes.
Namun demikian, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa atau DPMD Kabupaten Serang berharap SK tersebut tidak segera dicabut.
Sebab saat ini dari DPMD masih terus berupaya melakukan pembinaan secara langsung agar desa wisata tersebut memiliki BUMDes.
Kepala Bidang Pemberdayaan DPMD Kabupaten Serang Imadul Majdi mengatakan, bagi desa wisata, pembentukan BUMDes khusus dan jadi prioritas.
Tim DPMD langsung melakukan pendampingan ke desa wisata tersebut.
"Kita lakukan pembinaan intensif," ujarnya kepada Kabar Banten, Kamis 20 Juli 2023.
Diakui dia ada beberapa desa wisata yang belum memiliki BUMDes.
Oleh karena itu pihaknya membina langsung dan menyampaikan demi menjaga sustainable desa wisata, diperlukan BUMDes.
"Jadi pemahamannya dikaitkan pembentukan BUMDes dengan pentingnya BUMDes bagi desa wisata itu kita langsung direct ke desa," ucapnya.
Disamping itu, pihaknya juga berencana mengumpulkan 31 desa wisata.
Disana akan diberikan sosialisasi agar pemahaman mereka seragam terkait BUMDes.
"Kita agendakan di kantor (DPMD) dalam waktu dekat," tuturnya.
Menurut dia ada berbagai alasan belum terbentuk BUMDes di desa khususnya desa wisata.
Diantaranya ada yang sudah ingin bentuk BUMDes hanya saja belum menemukan sosok yang bisa menjadi leader atau direktur BUMDes.
Sebab untuk menjadi direktur BUMDes bukan hal muda.
Sosok tersebut harus bisa mengelola BUMDes dan menjaga usahanya agar berjalan lancar.
"Seperti manajemen BUMDes, cari peluang usaha berikutnya. Jadi ada beberapa desa yang kesulitan," ucapnya.
Pihaknya mengaku sudah mencoba memberikan saran agar desa tersebut mengumpulkan tokoh masyarakat, tokoh agamanya dan BPD untuk dilakukan Musdes.
Disana disampaikan rencana pembentukan BUMDes mengingat sudah ada desa wisata.
"Dari situ pasti banyak orang, akan muncul si A si B," katanya.
Selain itu, ada juga desa yang bingung dengan jenis usahanya.
Padahal di desa ada banyak potensi yang bisa digali.
Pembentukan BUMDes bisa dari potensi desa, bisa juga dari permasalahan.
"Potensi desa banyak ada alam, atau apa bisa digali. Kalau permasalahan itu apa yang masyarakat inginkan, pemdes hadir di dalam bentuk BUMDes," ucapnya.
Oleh karena itu secara kesinambungan terus dikuatkan pemahaman kades agar mengerti tentang pentingnya BUMDes di desa.
Baca Juga: Warga Mulai Berani Lapor, Dugaan Kecurangan PPDB Mulai Digarap Inspektorat Banten
BUMDes tersebut bisa meningkatkan PADes, dan yang lebih penting meningkatkan masyarakat desanya.
"(Desa wisata) Prioritas, langsung kita direct ke desa, teman teman juga sudah langsung keliling, kita lihat progresnya kumpulkan sekali berikan pemahaman. Sejauh ini belum ada yang mengajukan, masih dalam proses di desa, masih tahap musdes, konsolidasi desa," tuturnya.
Disinggung ada rencana pencabutan SK desa wisata apabila tak punya BUMDes, Idi berharap hal itu tidak dilakukan.
Ia pun berjanji akan terus mendampingi dalam rangka pembentukan desa wisata tersebut.
"Harus jalan, agar semua berkesinambungan dan sinergi semuanya," katanya.
Terkait pembentukan badan hukum atau legalitas BUMDes, Ia mengatakan butuh proses.
Pertama mendaftarkan nama BUMDes di Kemendes kemudian mereka musdes, membuat perdes.
Kemudian mengajukan untuk mendapatkan sertifikasi badan hukum Kemenkum HAM.
"Itu urutannya. Sama antara BUMDes dan BUMDesma. Progres nya sudah meningkat yang mengurus. Kita juga terus pembinaan dan monitoring kaitan pembuatan BUMDes paling tidak eksistensi BUMDes seperti apa. Kendala yang dihadapi segala macam, terus monitoring," ucapnya. ***
