Network
"Jumlahnya masih sangat banyak (tenaga honorer) yang aktif bekerja di lingkungan Pemkot Serang," ujarnya.
Maka dari itu, DPRD Kota Serang, menyarankan agar tenaga honorer di lingkungan Pemkot Serang diberi kesempatan untuk diangkat menjadi ASN, atau minimal tenaga PPPK secara bertahap.
"Makanya, strateginya itu bertahap untuk (diangkat) jadi PPPK. Misalnya, dari empat ribu sekian, berapa yang diangkat. Kemudian, tinggal sisa tiga ribu sekian honorer," tuturnya.
Menurut dia, apabila tenaga honorer dihapuskan, maka roda pemerintahan di lingkungan Kota Serang akan terganggu.
Sebab, hampir sebagian besar pekerjaan ASN dilakukan atau dikerjakan oleh mereka, bahkan pekerjaannya jauh lebih banyak dibandingkan pegawai pemerintahan lainnya.
"Jadi, kalau memang dihapuskan bulan november ini, siapa yang akan mengerjakan tugas-tugas di pemerintahan. Sementara, tenaga honorer yang membantu pemerintah dihapus. Makanya, saya memahami betul, kenapa pak wali mempertahankan mereka," ucapnya.
Seperti diketahui, saat ini ribuan tenaga honorer atau non ASN sedang melaksanakan asksi unjuk rasa di depan gedung DPR RI dan dilanjutkan ke Kementerian Pendayagunaan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB).***
