Network
"Tapi solusi apa yang harus disiapkan pemerintah? tentu bagaimana dia melindungi pelaku usaha kecil supaya bisa bertahan. Paling tidak untuk bisa melindungi itu semua harus ada aturan, memberi subsidi sebanyak-banyaknya terhadap kaum yang lemah terutama petani atau penggilingan kecil pelaku usaha kecil. Jadi itu harapan kita, tentunya kembali ke pemerintah karena yang pegang aturan melakukan perlindungan terhadap UMKM dari pemerintah sendiri. Pemerintah ada untuk rakyat bukan untuk kapitalisme," katanya.
Sujai mengatakan, penutupan perusahaan bukan solusi. Malah dia mempertanyakan, apakah penutupan menjamin semua selesai. Seperti ada yang beli gabah lebih mahal kepada petani.
"Artinya menjamin bahwa dengan ditutup usaha (perusahaan beli gabah petani) pembeli mahal akan sejahterakan yang punya gilingan tapi kan satu sisi petani dirugikan dengan harga murah. Artinya kalau efeknya hanya salah satu diuntungkan atau dirugikan mungkin dengan ditutup semua selesai. Cuma masalahnya ini ada dua pihak. Ada yang diuntungkan dan dirugikan, bukan solusi menurut saya," katanya.
Justru kata dia solusinya bagaimana pemerintah memberikan perlindungan khusus atau berikan subsidi khusus pada penggilingan. Salah satunya apabila perusahaan beli gabah Rp7.000 maka penggilingan disubsidi pemerintah agar bisa beli dengan harga Rp7.000 juga. Agar usahanya bisa tetap hidup.
"Atau petani diberi subsidi seluas-luasnya. Jangan ini mah cari pupuk subsidi mereka sudah kesulitan. Belum lagi hasil panen belum tentu, ini harus diperhatikan mau sama pemda maupun pusat. Terutama pusat karena kebijakan pupuk ada di pusat," ucapnya.
Anggota Komisi III DPRD Kabupaten Serang M Novi mengatakan, yang namanya masyarakat petani tentu masih mengejar mana yang harga belinya lebih tinggi. Hanya saja dirinya berharap ada batasan seperti perusahaan tidak membeli langsung ke petani.
"Karena perusahaan penggilingan padi itu UMKM, kami harap petani bisa jual ke penggilingan dan pengusaha beli dari penggilingan tidak langsung ke petani. Ini harus ada batasan-batasan," ujarnya.
Walaupun sebenarnya kata PolitisI Gerindra tersebut yang namanya jual beli siapa yang menawarkan harga lebih tinggi berlaku, maka pasti petani ambil yang lebih tinggi.
Namun tetap harus ada pembatasan yang dilakukan pusat ke perusahaan agar pengusaha tidak bisa langsung beli ke petani tapi ke penggilingan.
