Network
Jika 1 pengawas mensupervisi lebih dari 7 sekolah, menurutnya tugas dan fungsi pengawas kurang optimal.
Selain itu, lanjutnya, jam efektif pengawasan hanya 37,5 / minggu. Artinya tidak akan terkejar untuk lebih dari 7 sekolah.
“Rasio tersebut di atas menjelaskan bahwa 1 sekolah hanya terdiri dari 1 atau 2 pengawas saja dan sekolah tidak akan kosong karena ada asumsi banyak guru jadi pengawas,” ucap Rangga.
Selain itu, dari hasil penelusurannya sementara ini terkait formasi dan anggaran untuk menuntaskan pelantikan Cawas yang tersisa sebetulnya sudah ada.
Adapun timbulnya berbagai isu dari kinerja pengawas eksisting saat ini, seperti pengawas bersifat arogan, seringkali menduplikasi laporan dan menerima amplop, menurutnya hal tersebut persoalan yang berbeda.
“Harus dilihat dulu bagaimana konsep pembinaan yang dilakukan oleh pejabat terkait, seperti mekanisme pelaporan, format pelaporan dan tingkat pengawasan yang optimal," ujarnya
"Jika benar terjadi seperti itu, bukan saja pengawas yang harus dievaluasi, tetapi pejabat terkait, di antaranya Pj Gub dan pihak sekolah yang diawasi,” kata Rangga menambahkan.
Menurut Rangga, Pj Gubernur perlu membangun komunikasi yang positif dan terbuka, jangan mengedepankan prasangka, curiga dan berbagai alibi dalam menuntaskan persoalan.
"Jika memang tidak akan ada pelantikan segera jelaskan dengan berbagai dasar argumen yang mendasar dan yuridis, jangan bermain isu," tuturnya.
Begitu pula jika akan dilantik, apa bagian terpenting untuk membangun partisipasi aktif masyarakat untuk bisa ikut mengawasi, karena persoalan pendidikan adalah persoalan bersama antara pemerintah dan masyarakat, tidak bisa diselesaikan sendiri secara one man show.
