Network
KABAR BANTEN - Presiden Republik Indonesia (RI) Joko Widodo (Jokowi) menginstruksikan seluruh kepala daerah baik tingkat provinsi mau pun kabupaten/kota untuk menyiapkan dana dan cadangan pangan sebagai upaya pengendalian inflasi di daerahnya masing-masing.
Hal itu disampaikan dalam kegiatan Rapat Koordinasi Nasional Pengendalian Inflasi tahun 2023 di kantor Bank Indonesia Perwakilan Banten melalui virtual, Kamis 31/8/2023.
Jokowi mengatakan, Indonesia menjadi salah satu negara yang berhasil menurunkan angka inflasi hingga 3,08 persen.
Baca Juga: Ratusan Hektare Sawah di Kota Serang Kekeringan, 18 Hektare Di Antaranya Puso
Angka tersebut jauh bila dibandingkan dengan negara-negara lainnya, yang hingga saat ini masih cukup tinggi.
Seperti, Argentina yang mencapai 113 persen, kemudian Turki sebesar 47 persen, dan India 7,4 persen.
"Momok semua negara adalah inflasi, maka semua kepala daerah, baik tingkat provinsi mau pun kabupaten/kota harus membantu menurunkan angka inflasi ini. Inflasi di Indonesia saat ini sudah terkendali, dan kita bisa mengendalikan harga barang dan jasa," katanya.
Pemerintah daerah, dikatakan Jokowi, harus bisa mengendalikan dan menekan inflasi dengan cara melakukan pengecekan serta menjaga lahan pertanian sebagai antisipasi melalui pangan cadangan.
"Kalau harganya masih naik, saya minta kepala daerah bisa menggunakan anggarannya untuk mengintervensi pasar, diharapkan inflasi kita terkendali dengan baik," ucapnya.
Dalam jangka pendek, dia menuturkan, neraca pangan penting diintegrasikan, khususnya bagi pemerintah daerah.
Hal itu dilakukan, sebagai basis data untuk pengambilan keputusan atau kebijakan.
"Jadi, daerah punya data, koordinasi antar daerah juga harus dilakukan. Supaya, daerah yang memiliki pangan lebih, bisa menyuplai untuk yang kekurangan. Daerah harus ada cadangan pangan, untuk menghindari meningkatnya inflasi," ujarnya.
Selain itu, kepala daerah, mulai dari Bupati, Wali Kota, hingga Gubernur mengawasi jalur distribusi pangan, seperti infrastruktur jalan.
Kemudian, melakukan pengawasan serta pengecekan ketersediaan pangan.
Mengingat, saat ini kondisi cuaca dari dampak el nino cukup parah terhadap pertanian atau pangan.
"Awasi jalur distribusi, cek ketersediaan, dan cek di lapangan. Kalau tidak mampu bilang, nanti saya yang cek langsung ke lapangan," tuturnya.
Selanjutnya, dikatakan Jokowi, pemerintah daerah harus mengoptimalkan optimalkan fiskal daerah, hingga pertumbuhan ekonomi.
Sebab, dua hal tersebut merupakan kunci dari pengendalian inflasi di Indonesia, khususnya daerah.
"Lalu, penguatan sarpras pertanian. Karena, problem inflasi selalu cabai rawit, cabai merah, daging ayam, dan ini harus diselesaikan. Cari investor bikin peternakan, baik di provinsi atau kabupaten/kota," ucapnya.
Tak hanya itu, pada bulan September ini, Pemerintah Indonesia akan menyalurkan bantuan pangan berupa beras untuk 21,3 juta penerima manfaat.
"Setiap bulan, mulai september ini 310 ribu ton beras akan keluar untuk bantuan pangan berupa beras 21,3 juta penerima manfaat. Masing-masing sepuluh kilogram beras untuk satu keluarga," ujarnya.
Di negara lain, kata dia, inflasi biasanya hanya dilakukan oleh satu bidang, yakni bank sentral dengan cara menaikkan sukuk bunga dan nilai tukar.
"Kalau kita tidak, tapi kombinasi, dengan membentuk tim pengendali inflasi daerah. Jadi, ada kebijakan moneter, fiskal dan pengecekan secara langsung. Dan saat ini cadangan beras di bulog sudah ada 1,6 juta ton," tuturnya.
Jokowi juga mengingatkan sejumlah daerah yang hingga saat ini masih cukup tinggi angka inflasinya.
Meski sudah di bawah 5 persen, namun angkanya harus lebih ditekan kembali.
"Ada 15 provinsi masih di atas nasional tertinggi (Inflasinya). Maluku, Kaltim, Kalbar, DIY, NTT, dan Maluku Utara. Kemudian, kabupaten/kota, seperti di Meraukw, Manokwari, Surabaya Cilegon, dan Banjarmasin. Walaupun sudah di bawah lima persen," ucapnya.***
