Network
"Dan untuk belanja daerah semula sebesar Rp 11,77 triliun, bertambah 158,66 miliar atau 1,35 persen menjadi 11,93 triliun," ujar Al Muktabar dalam sidang paripurna di Gedung DPRD Banten.
Baca Juga: Ikut Asesmen Nasional? Berikut 4 Tips Kerjakan Soal Agar Tidak Alami Kesulitan
Perubahan APBD tahun anggaran 2023 lanjut Al Muktabar, diantaranya untuk pemenuhan anggaran belanja bagi hasil pajak provinsi kepada kabupaten/kota, iuran BPJS Kesehatan untuk warga miskin.
"Pemenuhan bantuan iuran kesehatan untuk masyarakat miskin kategori PBI, pekerja bukan penerima upah (PBPU) dan SKTM. Serta belanja wajib dan mengikat lainnya sesuai dengan ketentun perundang-undangan," katanya.
Selain itu lanjut Al Muktabar, Perubahan APBD Perubahan tahun anggaran juga untuk penanganan warga miskin ektrem, pengendalian inflasi, termasuk penanganan Stunting, penguatan investasi.
"Serta memenuhi mandatori kebijakan pemerintah, yaitu penanganan kemiskinan ekstrem, pengendalian inflasi, penanganan stunting, penguatan investasi dan penggunaan produk dalam negeri," jelasnya.***
