Network
KABAR BANTEN - Pemerintah provinsi (pemprov) maupun kabupaten/kota di Banten didesak untuk menyikapi serius peningkatan peta risiko penyebaran Covid-19 yang melonjak tajam. Namun, kondisi yang terjadi saat ini kebijakan yang diambil tidak bisa lagi dengan memberlakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) seperti saat pertama kali diberlakukan.
Koordinator Komisi V DPRD Banten M Nawa Said Dimyati mengatakan, peningkatan peta risiko penularan Covid-19 perlu mendapatkan perhatian dari pemerintah daerah dan provinsi. Namun demikian, kebijakan yang diambil tidak bisa dengan memberlakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) seperti saat pertama kali diberlakukan.
"Mal tutup, pasar tutup, itu sudah enggak bisa. Karena ada kebijakan presiden yang harus diikuti pemda, masyarakat harus memerangi virus sekaligus menggenjot ekonomi dengan meningkatkan konsumsi publik, makanya pasar dan mal dibuka," katanya saat ditemui di Sekretariat DPRD Banten, KP3B, Kecamatan Curug, Kota Serang, Kamis 3 September 2020.
Adapun yang perlu dilakukan saat ini yaitu melaksanakan PSBB dengan mengedepankan edukasi kepada masyarakat. "PSBB lebih banyak kampanye menggunakan masker. Sampai sekarang masyarakat belum begitu disiplin dalam penggunaan itu (masker)," ujarnya.
Baca Juga : Update Covid-19 Banten : Dua Daerah Zona Merah, Enam Zona Oranye
Dalam edukasi itu, perlu dilibatkan tokoh agama dan RT/RW. Sebab, mereka lebih banyak bersentuhan dengan masyarakat. ”(RT/RW) jangan namanya aja yang dicantumin, tapi enggak pernah didatangin apalagi ada kucuran dana. Kalau mereka (RT/RW) harus nyetak spanduk sendiri, kasian mereka,” ucapnya.
Tokoh agama dan RT/RW juga perlu diberikan pemahaman tentang tata cara penanganan warga yang terkena Covid-19. Khusus RT/RW perlu dibantu urusan pendanaan. "Libatkan dan bantu pendanaan, programnya kan di sini. Bagaimana mereka mengatasi jika ada masyarakat yang terkena Covid," tuturnya.
Peningkatan zona risiko penularan juga perlu disikapi dengan kembali membuka RS khusus Covid-19. Sebab, warga terkena Covid-19 yang isolasi mandiri belum tentu melaksanakan protokol kesehatan, serta suplai vitaminnya terjamin. "Makanya perlu dibuka lagi. Sebagai bagian pemerintah hadir di tengah masyarakat. Jangan sampai ada orang butuh ICU, ICU-nya kagak ada," katanya.
Untuk isolasi mandiri, pemerintah perlu memberikan perhatian kepada mereka. Suplai vitamin berikut kontrol perkembangan kesehatan perlu dilakukan. "Libatkan Puskesmas, kucuran juga dana puskesmas. Konsultasi kesehatannya dikasih, dokter. Kan enggak mungkin suruh isolasi aja," tuturnya.
