HUT ke 23 Provinsi Banten, Ketua Komisi I DPRD Banten Ingatkan Birokrasi Berdampak

- 2 Oktober 2023, 21:30 WIB
Ketua Komisi I DPRD Banten A Jazuli Abdillah mengingatkan birokrasi berdampak di momentum HUT ke 23 Provinsi Banten 4 Oktober 2023.
Ketua Komisi I DPRD Banten A Jazuli Abdillah mengingatkan birokrasi berdampak di momentum HUT ke 23 Provinsi Banten 4 Oktober 2023. /Kabar Banten /Irfan Muntaha

KABAR BANTEN – Pada Rabu, 4 Oktober 2023, Provinsi Banten memasuki 23 tahun. Dalam momentum tersebut, Ketua Komisi I DPRD Provinsi Banten A Jazuli Abdillah mengingatkan soal birokrasi berdampak.

 

Dalam momentum Hari Ulang Tahun atau HUT ke 23 Provinsi Banten, menurut Ketua Komisi I DPRD Provinsi Banten A Jazuli Abdillah menjadi renungan bersama dan merefleksikan soal birokrasi berdampak.

Menurutnya, penataan birokrasi menjadi poin penting yang harus dilakukan Pemprov Banten. Sebab, birokrasi yang baik menurutnya berdampak terhadap kepuasan pelayanan masyarakat.

Kata Jazuli, ada tiga prinsip birokrasi berdampak yang harus dibangun dan terus dipertahankan Pemprov Banten, yakni regulasi, sumber daya manusia yang kompeten, dan perencanaan penggunaan APBD tepat sasaran

Ia menjelaskan bahwa regulasi baik dilevel daerah kota kabupaten, provinsi harus berpihak pada pemenuhan kebutuhan pelayanan masyarakat.

 

"Semua pemerintahan tentu menggunakan landasan regulasi yang menjadi kebijakan atas sebuah keputusan, sebuah kebijakan, sirkulasi birokrasi. Itu penting," katanya, Senin 2 Oktober 2023.

Baca Juga: 23 Tahun Provinsi Banten, Infrastruktur Jalan Dinilai Masih Memprihatinkan

Sementara untuk soal sumber daya manusia atau SDM yang dimaksudnya yaitu penempatan pejabat, pegawai baik ASN maupun non ASN memperhatikan keahlian dan disiplin ilmu.

"Sumber daya manusia artinya orangnya ada, SDM-nya ada, struktur yang kosong itu diisi oleh SDM, pejabat, pegawai yang sesuai. Khawatir menganggu pelayanan” katanya.

 

Ia meyakini, Provinsi Banten tidak kekurangan SDM yang unggul. Sehingga penting untuk diperhatikan dalam proses penempatannya.

“Banten inikan punya modal itu, banyak pegawai baik dan cakap, ada lulusan luar negeri, banyak yang kompeten, yang aktif, punya inovasi yang kreatif. Tapi tidak muncul." tambahnya.

Berkait dengan SDM menurutnya, juga penting untuk merubah cara berfikir ASN agar tidak elitis, tidak ingin dilayani, tidak malas, tidak bermental koruptif, tidak menumpuk harta, tidak ingin cepat kaya dan harus kreatif dalam merencanakan program.

"Harus ada perubahan mindset dan kultur atau budaya kerja yang baik dan sehat. Sehingga terbangun sistem yang kuat dan sehat. Sebab orang baik jika berada dalam sistem yang sakit, akan rusak. Begitupun sebaliknya, jika orang jahat berada dalam sistem yang baik dan sehat, akan menjadi baik" katanya.

 

Namun hal itu kata Jazuli, harus dimulai dari perubahan prilaku pimpinan pejabat, pegawai ASN maupun non ASN itu sendiri.

Sebab menurutnya, pimpinan di dalam birokrasi menjadi teladan bagi pegawai dalam struktur organisasi organisasi perangkat daerah (OPD) itu sendiri.

Baca Juga: 23 Tahun Banten Menjadi Provinsi, Ribuan Warga Masih Miskin

"Harus dimulai oleh pimpinan. Karena karakter kepemimpinan yang mampu merubah kultur. Bukan hanya Gubernur tetapi pimpinan di OPD atau kepemimpinan dalam struktur kepegawaian itu sendiri," tegasnya.

 

Sebagai Anggota DPRD Banten, Jazuli juga mengingatkan mengenai perencanaan APBD. dimana menurutnya, birokrasi pemerintahan tidak lepas dari rencana penggunaan anggaran.

"Rencana penggunakan anggaran ini harus sesuai regulasi, dan berbasis kebutuhan, bukan keinginan. Jadi bukan hanya sekedar merencanakan, tetapi mempertimbangkan sasaran kebutuhan program. Istilah belanja pegawai juga bukan sekedar buat pejabat atau pegawai yang ASN saja, dengan segala tunjangan dan lainnya, tapi yang bukan ASN atau honorer juga pegawai. Harus mendapat prioritas," tegasnya.

Prinsip untuk birokrasi berdampak tersebut menurut Jazuli penting dilakukan. Sebab menurutnya akan berdampak terhadap hak masyarakat Banten sebagaimana yang dicita-citakan pendiri Provinsi Banten.

“Hak untuk mendapatkan pelayanan yang prima, kesejahteraan secara ekonomi, dan merasakan pemerintahan yang bersih. Terlebih hari ini dan ke depan ukuran-ukuran keberhasilan tidak sekedar berdasarkan angka-angka kuantitatif dalam statistik, tapi juga capaian kualitatif seperti indeks kesejahteraan dan kebahagiaan, happiness development index. Pemerintahan yang berhasil adalah yang mampu meningkatkan kesejahteraan dan kebahagiaan warganya,” katanya.***

 

Editor: Kasiridho


Tags

Artikel Pilihan

Terkini

Terpopuler

Kabar Daerah