“Beritahu pemangku kebijakan dan edukasikan program pemerintah kepada masyarakat luas melalui pemeritaan yang sesuai dengan kaidah jurnalistik dan undang-undang pers,” katanya.
Menurutnya, hasil karya jurnalistik bisa mencerdaskan pembaca dan mengingatkan akan kebijakan yang salah.
"Makannya fungsi kontrol jurnalis perlu dioptimalkan, ikuti setiap tahap pembahasan anggaran, dari perencanaan, pelaksanaan, sampai realisasi, bahkan ke evaluasinya. Upayakan dari hulu ke hilir, bukan mengetahui hanya dari hilirnya saja,” harapnya.
Terlepas dari itu, pemerintah menurutnya sebagai institusi pengelola APBD yang bersumbernya dari masyarakat.
"Kontrol jurnalis penting agar penggunaan anggaran benar-benar untuk kepentingan masyarakat," katanya.
Ia berharap, dengan optimalnya fungsi kontrol jurnalis, bisa mendorong arah kebijakan pemerintah untuk kesejahteraan masyarakat.
"Masyarakat sebagai sumber APBD harus benar-benar merasakan manfaat kebijakan pemerintah," harapnya.***