Network
KABAR BANTEN - Soal kepala daerah definitif atau penjabat (Pj) baik Wali Kota mau pun Bupati yang diisi oleh pejabat pusat diduga kuat adanya keterkaitan dengan pengamanan pemilihan umum (Pemilu) 2024.
Sehingga, Pemerintah Pusat melalui Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menempati para pejabatnya di kursi pimpinan daerah.
Pengamat Politik di Banten Usep Saepul Ahyar mengatakan, berdasarkan dugaan dan pendapat dirinya, soal pemilihan kepala daerah yang diisi oleh pejabat pusat diduga berhubungan dengan tahun politik saat ini.
Baca Juga: Desak Mendagri Soal Pj Wali Kota Serang, Ketua DPRD: Harus Dari Daerah, Jangan Seperti di Lebak
Sebab, dua daerah di Provinsi Banten, seperti Kabupaten Tangerang dan Kabupaten Lebak, kursi pimpinan daerah diisi oleh pejabat pilihan Kemendagri, yang membuat dugaan tersebut semakin kuat.
"Kalau dilihat dari sisi kepentingan, tentu berhubungan dengan (Pemilu) 2024. Karena kecendurangan dari pusat ini cukup tinggi, kecuali ada calon dari daerah yang punya prestasi baik. Karena ini bukan soal elektabilitas, tapi soal baik atau tidak baik, yang jelas dan yang penting memenuhi kriteria," katanya, Kamis 9/11/2023.
Usep menduga, tujuan Pemerintah Pusat menempatkan sejumlah pejabatnya di daerah untuk pengamanan pemilihan umum 2024 mendatang, khususnya pemilihan presiden (Pilpres).
