Network
Sehingga, rata-rata penjabat atau Pj pimpinan daerah dipilih dan diisi oleh para pejabat di pusat, bukan menempatkan pejabat daerah itu sendiri.
"Kalau menurut dugaan saya, tarik menariknya soal kepentingan politik 2024, baik pileg, pilpres dan lainnya. Namun, yang jadi krusial itu soal netralitas dan itu menjadi tantangannya. Termasuk (Harga) pangan dan sebagainya. Karena tahun politik biasanya agak liar, termasuk penyaluran bansos nantinya," ujarnya.
Meski pun dalam aturannya, dia menjelaskan, Kemendagri memiliki kewenangan penuh dalam menentukan siapa pejabat yang akan menjadi penjabat atau pimpinan daerah definitif.
Namun, untuk saat ini, kemungkinan pejabat daerah dipilih oleh Mendagri sempit, justru peluang pejabat di pusat cukup besar untuk kembali memimpin daerah di Provinsi Banten.
"Memang dipilih dan ditentukan oleh kemendagri langsung. Tapi, kemungkinan dari pusat itu tinggi, karena tantangan 2024 itu tidak mudah. Karena nanti, lobi politik ke atas (Penguasa) akan lebih punya akses. Kecuali, calon dari daerah ini lebih sering bergaul dengan pejabat kalangan atas (Pemerintah Pusat)," tuturnya.
Ada pun dipilih dari daerah, dikatakan dia, pejabat lokal harus mampu melewati beberapa tahapan dan bersaing dengan calon-calon, baik dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten, mau pun usulan Kemendagri.
Misalnya, dengan beberapa tahapan dan tes yang tidak hanya dinilai dari sisi kuantitas, tetapi juga kualitas, baru nantinya akan diputuskan oleh tim penilaian akhir (TPA).
"Bisa saja dipilih dari pusat. Tetapi, tentu akan berkaitan dengan agenda-agenda politik. Sekarang juga kan di pusat para pejabat yang berkuasa, saat ini ada tarik menarik kepentingan, pasti akan ada komitmen-komitmen yang diminta," ucapnya.
Baca Juga: Syafrudin Jagokan Nanang Saefudin Jadi Pj Wali Kota Serang
Apalagi, jabatan Pj Wali Kota Serang akan berlangsung hingga satu tahun ke depan, sampai pada pemilihan kepala daerah (Pilkada) dan pelantikan.
