Network
Sedangkan, untuk memenuhi kebutuhan pertanian idealnya sebanyak lima kwintal.
"Jadi, tang tiga kwintalnya kemungkinan bisa dimanfaatkan dari kredit usaha rakyat itu. Termasuk pemenuhan pupuk," ujarnya.
Kebijakan pupuk dan bahan bakar minyak untuk kebutuhan pertanian, kata dia, merupakan kewenangan Pemerintah Pusat.
Sehingga, pemerintah daerah tidak dapat mengintervensi kebijakan tersebut.
"Itu memang kebijakan pusat. Jadi, kalau dikasih dua kwintal, kami susah mengintervensinya," tuturnya.
Bahkan, Dinas Pertanian (Distan) Provinsi Banten telah memberikan arahan dan peringatan kepada DKP3 Kota Serang untuk berhati-hati terhadap kebijakan tersebut.
"Kami diwarning dinas pertanian provinsi jangan sampai petani memakai rekomendasi kami untuk menghimpun BBM tersebut. Itu yang dikhawatirkan," ucapnya.
Maka dari itu, dia menjelaskan, bank bjb telah menunjuk hilirisasinya ke Badan Urusan Logistik (Bulog) atau PT Wilmar yang bisa menampung hasil panen dari para petani.
Sehingga, nantinya perputaran ekonomi dalam bidang pertanian bisa berjalan, dan mereka tidak kesulitan untuk mendistribusikan atau menjual hasil panennya.
"Jadi nanti, kami meminta ke provinsi untuk menambahkan (Bantuan). Atau bisa juga di anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD). Tapi memang, mungkin tidak akan maksimal juga ke semua petani. Yang pasti kami akan lakukan itu nanti," ujarnya.
