Network
KABAR BANTEN - Kepala Dinas Sosial (Kadinsos) Pandeglang Sutoto turun tangan pantau penyaluran bantuan bansos PKH dan BPNT, di Desa Karangsari, Kecamatan Angsana, Kabupaten Pandeglang, pada Rabu 6 Desember 2023.
Dikatakan Sutoto, pemantauan ini dilakukan untuk memastikan bahwa penyaluran Bantuan Sosial (Bansos) seperti PKH dan BPNT berjalan sesuai dengan ketentuan dan tidak terkendala dengan ancaman Kepala Desa yang sempat viral beberapa waktu lalu.
"Kedatangan kami hari ini, adalah untuk memastikan penyaluran PKH dan BPNT di Desa Karangsari Kecamatan Angsana berjalan lancar, netral, tanpa intervensi politik,"kata Sutoto.
Sototo meminta kepada para Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di Desa Karangsari, Kecamatan Angsana untuk tidak panik atau takut terkait ancaman yang dilontarkan Kepala Desa yang berpihak kepada sejumlah calon anggota DPRD maupun DPR RI. Karena, Kepala Desa tidak mempunyai kewenangan apapun untuk mencoret atau mengalihkan penerima bantuan sosial.
"Bantuan sosial ini, yang menentukannya adalah Kementerian Sosial, tidak berhubungan dengan desa. Sehingga program-program itu yang menentukan adalah keputusan Menteri Sosial, atau keputusan Kepala Dinas Sosial Provinsi Banten,"ungkapnya.
"Adapun terkait Bantuan Langsung Tunai Dana Desa, Kalau Kades menggunakan BLT DD untuk mengarahkan atau mengitervensi untuk memenangkan salah satu calon, maka secara aturan dia melanggar Permendes terkait penggunaan dana desa, karena dana itu untuk pemberdayaan masyarakat dan juga infrastruktur desa yang tidak boleh dikaitkan dengan politik,"sambungnya.
Lebih lanjut Sutoto menghimbau kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) untuk tetap tenang dan menyambut riang gembira pesta demokrasi untuk memilih pemimpin masa depan.
"Artinya masyarakat menghadapi Pemilu 2024, pada posisi tenang, kalau memang dia memang keluarga penerima manfaat dan ada di data yang kategori penerima program saya pastikan itu tidak terpengaruh,"imbaunya.***
