Network
KABAR BANTEN - Sebanyak 3.640 Alat Peraga Kampanye atau APK di Kabupaten Serang kedapatan melanggar aturan kampanye.
APK di Kabupaten Serang yang melanggar tersebut dipasang di sejumlah titik yang dilarang seperti di pohon, gedung pemerintahan, jembatan dan lainnya.
Oleh karena itu Bawaslu Kabupaten Serang bakal kembali menertibkan APK yang terpasang melanggar tersebut pekan ini.
Baca Juga: Gelar Cerdas Cermat Hukum Tingkat SMP, Kajati Banten: Anti Korupsi Harus Ditanamkan Sejak Dini
Ketua Bawaslu Kabupaten Serang Furqon mengatakan, pihaknya sudah mengadakan rapat koordinasi dengan Satpol PP untuk membahas APK melanggar tersebut.
Dalam sepekan ini pihaknya menunggu Satpol PP untuk menertibkan APK melanggar.
Jika dilihat dari data yang diterima kata dia, hingga 17 Desember sudah ada 3.640 APK yang melanggar di Kabupaten Serang.
Oleh karena itu dalam waktu dekat akan dilakukan penertiban.
"Paling banyak caleg," ujarnya kepada Kabar Banten, Selasa 19 Desember 2023.
Untuk sebarannya kata dia, Furqon mengaku kesulitan menyebut wilayah mana yang dominan.
Sebab ada beberapa kecamatan yang APK-nya ratusan, ada juga beberapa yang hanya puluhan.
"Karena titik fokus kita APK melanggar sesuai PKPU 15 yang akan ditertibkan," ucapnya.
Baca Juga: Mau Punya Hidup Produktif? Catat Kebiasaan Baik yang Bisa Dilakukan
Menurut dia APK yang melanggar tersebut ada yang dipasang di tiang listrik, pohon, jembatan dan ada juga di gedung pemerintah serta taman.
"Semua akan ditertibkan karena memang melanggar PKPU 15 tahun 2023," katanya.
Pihaknya mengaku sudah menyampaikan imbauan kepada partai politik dua kali terkait adanya APK melanggar tersebut.
Hasilnya ada beberapa partai politik yang menertibkan sendiri namun ada juga yang tidak mengindahkan imbauan Bawaslu.
"Makanya dengan tidak mengindahkan imbauan kami kami sudah berkoordinasi dengan satpol PP untuk melakukan penertiban tersebut," ucapnya.
Untuk waktu penertiban tergantung Satpol PP.
Dalam kegiatan tersebut pihaknya akan membagi tim.
"Kemungkinan Minggu ini bagaimana Satpol PP mengatur waktunya," katanya. ***
