Network
KABAR BANTEN - Empat kepala daerah mulai dari walikota dan bupati, resmi diisi Penjabat (Pj) yang berasal dari pemerintah pusat.
Keempatnya yakni Pj Bupati Lebak, Bupati Tangerang, Wali Kota Serang dan Wali Kota Tangerang.
Analis Politik dan Kebijakan Publik Sekaligus Akademisi dari Fisip UNIS, Adib Miftahul mengatakan, dengan resminya empat pejabat pemerintah pusat mengisi jabatan Pj kepala daerah di Provinsi Banten, menunjukan bahwa pemerintah pusat tidak percaya dengan kemampuan pejabat di pemerintah daerah.
Baca Juga: 90 KK di Barugbug Padarincang Kabupaten Serang Kerap Terdampak Banjir, Kades: Butuh Alat Berat
"Pemerintah pusat ini tidak percaya terhadap pemerintah daerah alias bisa saya katakan Pj ini hanya ban serep saja. Tanpa Pj sekalipun jalan sebenarnya," ujar Adib kepada Kabar Banten menyoroti empat Pj kepala daerah di Provinsi Banten diisi ASN dari pemerintah pusat, Selasa 26 Desember 2023.
Terlepas dari itu menurut Adib, dengan waktu yang singkat, sulit bagi Pj kepala yang berasal dari pemerintah pusat untuk bisa mengakselerasi program-program.
Berbeda jika Pj kepala daerah diisi dari internal pemerintah daerah itu sendiri.
"Tetapi rumitnya kelemahannya adalah waktu yang tidak terlalu panjang ini akan sulit bagi Pj yang berasal dari eksternal itu bagaimana membuat kombinasi mengakselerasi program-program yang ada," ujarnya.
Kata Adib, betul ASN harus siap ditugaskan dimana saja.
Namun menurutnya untuk menjalankan jabatan kepala daerah, seharusnya mempertimbangkan banyak hal.
Mulai dari sikologis hingga juga pengetahuan ASN itu terhadap kondisi darah termasuk masyarakat.
"Memang betul ASN itu siap komando, tetapi tidak sesederhana itu. Hubungan emosional, sikologis itu mereka lebih nyaman kepada yang internal. Karena tidak perlu lagi sosialisasi, perkenalan dulu," katanya.
"Saya katakan Pj itu banserep karena memang dia hanya gunting pita. Jadi seolah-olah semuanya kepanjangan tangan dari pemerintah pusat," tambahnya.
Iapun meragukan kemampuan empat Pj kepala daerah di Provisni Banten yang diisi ASN dari pemerintah pusat.
Terlebih menurutnya yang menjadi Pj Bupati/walikota saat ini katanya hanya jabatan setingkat kepala biro di kementerian.
"Karena yang terjadi di Banten ini kan paling kepala biro. Semakin mempersulit Pj itu untuk bisa diandalkan," katanya seraya mengingatkan bahwa untuk mengetahui persoalan daerah tidak bisa instan.
Tetapi membutuhkan proses panjang.
Sehingga selayaknya Pj diisi ASN pemerintah daerah itu sendiri.
"Tidak bisa instan, ujung ujug nongol," katanya.
Untuk diketahui, Penjabat (Pj) Gubernur Banten Al Muktabar melantik Direktur Dekonsentrasi, Tugas Pembangunan, dan Kerja Sama Kemendagri Nurdin sebagai Penjabat (Pj) Wali Kota Tangerang di Pendopo Gubernur KP3B Curug, Kota Serang, Selasa 26 Desember 2023.
Pelantikan tersebut merupakan yang keempat kali dilakukan Al Muktabar setelah sebelumnya juga melantik Pj Bupati Lebak, Bupati Tangerang dan Pj Wali Kota Serang.***
