Network
KABAR BANTEN - Sebanyak 6.900 sertifikat tanah diserahkan kepada masyarakat di Kabupaten Serang melalui program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap atau PTSL Rabu 27 Desember 2023.
Pada tahun 2023 total target sertifikasi tanah di Kabupaten Serang sebanyak 18.818 dan akan meningkat pada 2024 menjadi 46 ribu.
Dengan target tinggi tersebut pada 2024, BPN Kabupaten Serang meminta dukungan dari semua pihak untuk mengikuti program PTSL tersebut.
Baca Juga: Jabatan Kosong, KPU Provinsi Banten Ambil Alih Tugas Tiga KPU Daerah
Kepala Kantor ATR/BPN Serang Harlina Ulwiyati mengatakan sampai saat ini ada 6.900 sertifikat yang sudah fix jadi dari target 18.818 pada 2023.
Untuk sisanya masih on the way dituntaskan.
Sebab kata dia tahapan sertifikat mulai dari Puldadis Study, pemberkasan.
"Setelah itu sebelum K1 ada pengumuman dulu, baru jadi K1. K1 itu sudah siap jadi sertifikat, tapi prinsipnya tahun ini dari kantor pertanahan Kabupaten Serang akan jadi sertifikat 18.818, yang lagi on the way," ujarnya kepada Kabar Banten usai penyerahan di Pendopo Bupati Serang.
Ia mengatakan, tidak ada kendala dalam program tersebut.
Untuk tahun 2024, Kabupaten Serang ditarget 46 ribu untuk PTSL.
Oleh karena itu ia meminta pengertian dari masyarakat yang sudah menerima sertifikat untuk memotivasi masyarakat lainnya agar ikut program PTSL.
"Karena belum tentu seperti disampaikan pak kakanwil tahun depan ketika Pak Jokowi tidak menjabat lagi belum tentu ada PTSL. Sayang sekali karena PTSL itu dibiayai oleh negara hanya pemohon atau masyarakat menyiapkan patok sama materai, menurut SKB 3 menteri sekitar 130 ribu," ucapnya.
Menurut dia semua masyarakat boleh ikut program PTSL.
Tidak ada persyaratan tertentu, asalkan tanahnya sudah masuk penlok.
Sebab untuk ikut program PTSL pertama kali harus ditetapkan penloknya.
"Harapannya 2025 semua tanah di Indonesia sudah tersertifikasi. Tahun depan 46 ribu targetnya. Silakan bapak ibu menemui RT, RW kades kemudian dieduksi masyarakat diberi pemahaman positif untuk ikut PTSL," katanya.
Menurut dia tidak ada batasan berapapun luasan tanahnya bisa ikut PTSL, yang terpenting masuk penlok.
Untuk permintaan penerbitan sertifikat mandiri pun masih ada saat ini, permintaan atas sendiri di luar penlok.
"Dia datang ke kantor pertanahan melalui loket, nanti biaya pengukuran biaya sendiri panitia biaya sendiri sampai sertfikasi," ucapnya.
Kepala Kantor Wilayah ATR/BPN Provinsi Banten Rudi Rubijaya mengatakan program strategis nasional tidak bisa diselesaikan BPN sendiri.
Sebab perlu dukungan bupati dan jajaran kades, camat, RT RW termasuk masyarakat sendiri yang punya tanah.
"Agar bisa menyiapkan seperti alas haq, surat yang dipunyai baru bisa dilakukan oleh BPN," ujarnya.
Ketika BPN turun ke lapangan jemput bola, yang pasti harus disiapkan masyarakat adalah batasnya.
Baca Juga: Akhir Tahun 2023, BKD Provinsi Banten Dapat Penghargaan Kategori Perencanaan
Sebab masyarakat sendiri yang harus pasang patok.
"Karena BPN tidak tahu batasnya yang tahu yang punya tanah sehingga harus kolaboratif pemerintah dan masyarakat," katanya.
Sejauh ini masyarakat sudah tahu terkait program PTSL.
Sebab terus disosialisasikan dan saat penlok diumumkan bahwa di desa ada PTSL sehingga ada sosialisasi dan ada pemahaman dari masyarakat.
Bupati Serang Ratu Tatu Chasanah mengatakan PTSL merupakan program sangat luar biasa yang dijalankan Presiden Jokowi dua periode.
Oleh karena itu harus dimanfaatkan oleh Pemda dan jajarannya, agar masyarakat berbondong-bondong mensertifikatkan tanahnya yang belum disertifikat.
"Hasil evaluasi yang kemarin berjalan nanti menghadapi target yang cukup besar 46 ribu harus ada strategi lain lagi untuk memastikan kepala desa camat harus ikut terlibat, beberapa OPD juga terlibat supaya dari sejak pendataan memberikan data ke BPN cepat," ujarnya.
Kemudian apabila ada kades yang diawal sudah meminta 2.000 pensertifikatan namun ditengah jalan menyampaikan tidak sanggup tidak boleh lagi terjadi.
Sehingga sebelum penlok ditetapkan harus valid.
Oleh itu dirinya berharap camat dan jajaran lebih banyak yang diperbantukan ke desa.
"Mungkin saya berharap ada organisasi masyarakat yang sampai tingkatannya di RW RT bisa diberdayakan. Karena terkadang masyarakat tidak paham harus kemana disampaikannya apa saja yang harus dilengkapi kita harus bantu sama sama supaya program ini benar-benar dimanfaatkan karena kita tidak tahu kedepannya ada lagi atau tidak program seperti ini," ucapnya.
Ia juga mengatakan biasanya terus mendorong dan mengingatkan kepada Pj Sekda agar melakukan rapat evaluasi rutin.
"Supaya misalnya ada kendala data berhubungan Bapenda padahal itu mudah, Bapendanya rapat, apa yang dibutuhkan yang harus difasilitasi Bapenda komunikasi ini jangan sampai buang buang waktu karena BPN sendiri dikejar setahun harus cepat," katanya. ***
