Network
Melalaui 'Forum Group Discussion' (FGD) untuk menyusun strategi dalam berbagai sisi di daerah.
"Tapi, fokus utamanya adalah inflasi. Jadi nanti, pertengahan bulan januari, Bappeda akan mengadakan FGD sebagai rencana aksi RB tematik. Salah satunya pengendalian inflasi yang akan menjadi fokus pembahasan dalam diskusi tersebut," tuturnya.
Dia menjelaskan, terdapat delapan organisasi perangkat daerah (OPD) yang memiliki peranan dalam mengendalikan inflasi di Kota Serang.
Di antaranya, Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Perindustrian dan Perdagangan (DinkopUKMPerindag), Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan (DKP3), Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Disnakertrans), dan Dinas Perhubungan (Dishub).
"Lalu ada Dinas PUPR, Setda, Bappeda, dan Diskominfo. Delapan OPD itu sudah ada alokasi pengendalian inflasi 2024 dan kami akan melakukan kroscek di masing-masing OPD, terkait rincian belanja. Apakah berkaitan langsung dengan pengendalian inflasi atau tidak," ucapnya.
Sebenarnya, dikatakan dia, Pemkot Serang telah menetapkan kebijakan terkait pengendalian inflasi melalui Peraturan Wali Kota (Perwal) nomor 7 tahun 2023 lalu.
Sebagai bukti komitmen daerah dalam menanggulangi sekaligus mengendalikan stabilitas harga yang berujung pada inflasi.
"Jadi, sebagai dasar hukum, Kota Serang sudah menetapkan Perwal peta jalan pengendalian inflasi daerah tahun 2023 sampai 2024, melalui Perwal nomor 7 tahun 2023," ujarnya.
Sebelumnya, Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Serang Nanang Saefudin mengatakan, tahun ini Pemkot Serang menyiapkan anggaran sebesar Rp25,6 miliar untun mengendalikan infalsi yang terjadi di Kota Serang.
"Secara keseluruhan untuk intervensi (Inflasi) anggaran di APBD Kota Serang itu sebesar Rp25,6 miliar," katanya.
