Network
KABAR BANTEN - Sejumlah kendaraan operasional yang dimiliki Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Serang rata-rata berusia lebih dari sepuluh tahun, bahkan membutuhkan perawatan lebih.
Sehingga, diharapkan dalam waktu dekat ini Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten dapat segera mengkaji dan membahas terkait kenaikan klasifikasi dari Tipe B menjadi Tipe A.
Kepala Pelaksana (Kalaksa) BPBD Kota Serang Diat Hermawan mengatakan, sejak BPBD Kota Serang berdiri pada 2010 lalu hingga saat ini masih kekurangan peralatan kebencanaan dan operasional.
Baca Juga: Untuk Pengadaan Kendaraan Dinas Tahun 2024, Setda Kota Serang Anggarkan Rp 722 Juta
Bahkan, jika melihat dari jenis penanganan kebencanaan, kendaraan yang dimiliki terbilang tidak mumpuni.
Seperti kendaraan khusus kebencanaan, kendaraan dapur umum, hingga toilet mobile.
Termasuk mobil tangki yang hanya ada satu unit, dan mobil pengangkut barang, serta satu kendaraan rescue dengan usia yang sudah tua.
"Kendaraan masih sangat kurang, malah kalau lihat dari jenis penanganan kami tidak punya sama sekali. Memang ada, tapi umur (Kendaraan) sudah tua. Mudah-mudahan dengan semua keterbatasan yang ada di pada kami, dalam waktu dekat ini BPBD Kota Serang dapat segera naik klasifikasi dari tipe B menjadi tipe A," katanya, Senin (22/1/2024).
Termasuk sejumlah peralatan, yang bisa dikatakan saat ini sudah cukup lengkap, meskipun hanya memiliki satu dengan kondisi seadanya.
Mulai dari vertical rescue, dan water rescue yang masing-masing hanya ada satu unit, serta usianya yang juga sudah cukup tua.
"Kuantitasnya sedikit, usianya juga sudah tua. Memang harusnya ada peremajaan atau penambahan alat baru. Perahu yang kami punya juga sudah tua, dan hanya ada satu," ujarnya.
Tak hanya soal kendaraan dan peralatan kebencanaan, BPBD Kota Serang pun membutuhkan penambahan personel, minimal 20 orang untuk ditempatkan di bidang TRC.
"Menurut saya, berdasarkan kebencanaan harusnya ditambah sekitar 20 orang lagi, baik ASN maupun non ASN. Karena selama ini setiap kali ada kebencanaan kami dibantu oleh relawan," tuturnya.
Selain itu, para personel tim reaksi cepat (TRC) pada BPBD Kota Serang, dia mengaku masih membutuhkan cukup banyak pelatihan, karena didominasi oleh tenaga harian lepas (THL) atau berstatus sebagai honorer.
Sehingga, membutuhkan sertifikasi dan pelatihan secara berkesinambungan, serta berlanjut hingga benar-benar memahami penanganan ketika terjadi kebencanaan.
"Memang di BPBD itu kebanyakan TRC dari honorer, makanya kami berkeinginan untuk adanya pelatihan dan sertifikasi. Jadi, ketika terjadi bencana mereka sudah benar-benar paham dan tau peralatan apa saja yang harus dibawa," ucapnya.
Bahkan, pada saat bencana banjir besar pada 1 Maret 2022 lalu, karena kurangnya tenaga atau personel, seluruh pegawai diminta untuk turun ke lapangan membantu tim reaksi cepat dalam menangani hingga evakuasi warga.
"Tapi memang, mereka itu kan tidak memiliki skil atau kemampuan yang mumpuni. Yang penting kami bekerja maksimal," ujarnya.
Maka, perlu adanya kenaikan status atau klasifikasi pada BPBD Kota Serang. Sesuai dengan Peraturan Dalam Negeri (Permendagri) nomor 46 tahun 2008 tentang Pedoman dan Tatakerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD).
"Supaya ada penguatan kelembagaan, mulai dari personel, alat, hingga kendaraan, dan anggaran. Sehingga, BPBD bisa bekerja lebih maksimal lagi," tuturnya.
Baca Juga: Minim Peralatan, BPBD Kota Serang Ajukan Pembelian Alat Rescue Tahun Ini
Sekretaris BPBD Kota Serang Heri Sumbara mengatakan, apabila melihat banjir beberapa waktu lalu yang terjadi, pihaknya membutuhkan minimal sepuluh unit alat pompa untuk menyedot genangan air.
Sedangkan, yang dimiliki saat BPBD Kota Serang saat ini hanya empat unit dengan satu unit hidran milik Kecamatan Serang.
"Tapi kami berupaya maksimal untuk penanganan banjir dengan keterbatasan alat tersebut. Alat pompa itu sebetulnya kami butuh banyak, ya minimal ada sepuluh. Jadi, ketika banjir kami bisa menempatkan alat itu dua unit dalam satu titik," ucapnya.***
