Network
KABAR BANTEN - Pemerintah Kabupaten atau Pemkab Serang serius untuk menggunakan Kartu Kreedit Indonesia atau KKI atau sebelumnya bernama Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD).
Setelah tahun lalu sepuluh OPD di Kabupaten Serang melakukan uji coba penggunaan KKI, tahun 2024 Pemkab Serang menambah empat OPD lainnya.
Keempat OPD baru yang menggunakan KKI tersebut yakni Disdukcapil, Dindikbud, Bapenda dan Dinkes.
Baca Juga: Mahasiswa KKN UGM Latihan Bersama Silat Kaserangan Ciptaan Bupati Serang
Kepala Bidang Anggaran BPKAD Kabupaten Serang Roni Rohani Sandjadirja mengatakan, tahun lalu ada 10 OPD yang menerapkan KKI atau KKPD.
Kemudian pada tahun ini ditambah empat OPD yakni Disdukcapil, Dinkes, Dindikbud, dan Bapenda.
Ia mengatakan, tahun ini 14 OPD tersebut harus sudah menjalankan KKI.
Untuk saat ini empat OPD baru tersebut sudah siap hanya tinggal menunggu penandatanganan PKS dengan Bjb.
"Dokumen sudah siap, SK sudah di bagian hukum, tinggal action nanti seremonialkan penandatanganan PKS nya," ujarnya kepada Kabar Banten, Kamis 1 Februari 2024.
Berdasarkan hasil evaluasi sebelumnya, semua OPD diusahakan berjalan.
Akan dimulai dengan transaksi yang kecil, yang terpenting KKI berjalan.
"Kaya di kita belum semua belanja pakai KKPD kita juga baru perjalanan dinas, satu atau dua kali transaksi," ucapnya.
Ia mengatakan, hambatan yang membuat belum maksimalnya KKI karena perusahaan penyedia harus punya QRIS Bjb.
"Kalau kita mau beli makan minum harus ada QRIS di barcode scan, perusahaannya masih kurang, mungkin ada cuma yang jadi rekanan di kita belum punya," tuturnya.
Kedepan pihaknya pun terus mendorong perusahaan penyedia agar memiliki QRIS Bjb apabila mau bekerjasama dengan Pemda.
Baca Juga: Jadi yang Ketiga di Banten, Berikut OPD dan Kecamatan di Kabupaten Serang yang Gunakan KKPD
Penyedia tersebut semua adalah dari lokal.
"KKI itu biasanya mudah kalau digunakan transaksi di airport, belanja tiket pesawat pakai QRID itu mudah karena sudah pasti," ucapnya.
Kedepan kata dia, Bjb akan terbitkan kartu.
Sehingga tanpa menggunakan QRIS bisa dipakai asal pakai kartu.
"Itu kata Bjbnya, saya juga belum tahu, jadi kemana mana pakai kartu kaya kartu kredit. Cuma gak tahu sampai mana Bjb nya kan dia yang menyediakan kita hanya pengguna," katanya.
Roni mengatakan, untuk tahun lalu dari 10 OPD hanya dua berjalan, dan itu pun transaksinya masih yang dibawah Rp10 juta.
"Kaya di sini (BPKAD) baru Rp18 juta realisasinya. Tapi kita sudah ujicoba dan berhasil. Untuk 2024 ini akan semuanya dicoba, harus punya QRIS perusahaannya," ucapnya.
Untuk SDM sendiri kata dia semua sudah siap bendahara.
Bahkan dipilihnya 14 OPD itu salah satunya karena melihat OPD tersebut dianggap sudah memahami.
Tidak ada target transaksi dalam penggunaan KKI.
"Gak ada target harus berapa, kalau kami sudah berjalan saja sudah bagus karena ini pemenuhan MCP KPK juga masuk. penggunaan KKI ini terus dievaluasi provinsi, kalau kita banyak OPD gunakan KKI, award BPKAD itu akan mengambil nilai, itu ada point disitu dan juga regulasinya," katanya.***
