Network
KABAR BANTEN - Ketua Umum Pengurus Besar atau Ketum PB Al Khairiyah, H Ali Mujahidin tiba-tiba mendatangi Polres Cilegon bersama perwakilan kampus, mahasiswa dan perwakilan keluarga korban banjir di kawasan PT Lotte Chemical Indonesia (LCI) Kota Cilegon.
Pria yang akrab disapa Haji Mumu tersebut ditemui oleh Kasatreskrim dan Kasat Intel Polres Cilegon.
Ia mengaku mendampingi pelaporan mahasiswa Al Khairiyah yang menjadi korban kekerasan dan penganiayaan saat terjadi aksi demo di kawasan PT Lotte Chemical Indonesia (LCI).
“Maksud kedatangan kami ke Polres Cilegon adalah menyampaikan permohonan agar perkara ini dapat ditangani dengan serius sehingga banyak hal dapat terungkap mengenai persoalan di PT LCI,” kata Ali Mujahidin, Sabtu 10 Februari 2024.
Ia menuturkan, dirinya memberikan suport dan dukungan kepada mahasiswa dan keluarga korban yang sedang melakukan upaya hukum atas peristiwa yang terjadi di kawasan PT LCI.
“Kami juga meminta kepada pihak kepolisian agar mengungkap dugaan kejahatan yang dilakukan pihak management PT LCI karena bisa berkembang pada persoalan-persoalan lain seperti penimbunan pasir sisa pengerukan ke PT PCM, dan dugaan kejahatan lingkungan lainya,” ujarnya.
Baca Juga: PB Al Khairiyah Kutuk Kekerasan Saat Aksi Demo di Kawasan Lotte Chemical Indonesia
Meninggalnya seorang pekerja pada saat banjir, ujar dia, memang merupakan musibah. Namun jika ada faktor human error dan dugaan pelanggaran terhadap aturan konstitusi negara tentu ada konsekwensi hukumnya.
“Faktor terjadinya musibah itu diduga karena adanya perusakan dast aliran sunga menuju ke arah laut. Diduga dengan cara ditimbun kemudian hanya dibuatkan lubang gorong-gorong yang sangat kecil,” tuturnya.
Ia menambahkan, untuk kekerasan dan penganiayaan terhadap mahasiswa Al Khairiyah, kata dia, perlu dipertanggungjawabkan.
“Ini tidak boleh sewenang-wenang, dan kami mewakili Keluarga besar Al Khairiyah memandang hal itu sudah sangat keterlaluan dan melampaui batas. Sehingga kami mendesak pihak Kepolisian untuk menangkap pelakunya dan memeriksa siapa yang memerintahkan hal tersebut," ucapnya.
"Persoalan ini kami sampaikan dulu untuk mengantisipasi konflik sosial yang berpotensi akan lebih meluas dan berpengaruh terhadap kondusifitas daerah,” sambung Ali Mujahidin.***
