Network
KABAR BANTEN - Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu Kabupaten Serang mengaku telah memanggil calon anggota legislatif atau Caleg DPRD Kabupaten Serang inisial M yang diduga melakukan pelanggaran berkampanye dalam kegiatan reses di Jawilan.
Pemanggilan terhadap anggota legislatif sekaligus caleg Pemilu 2024 di Jawilan Kabupaten Serang inisial M dilakukan pada Selasa 20 Februari 2024.
Akan tetapi karena ada beberapa saksi yang tidak hadir dalam pemanggilan tersebut, Bawaslu Kabupaten Serang memperpanjang masa penanganan dugaan pelanggaran Pemilu 2024 menjadi 14 hari.
Baca Juga: Cipocok Jaya Terbanyak, Bawaslu Kota Serang Catat 32 Temuan Pelanggaran Pemilu
Selain menangani kasus dugaan pelanggaran yang dilakukan caleg di Jawilan, Bawaslu Kabupaten Serang juga telah memutus perkara dugaan pelanggaran yang dilakukan seorang Kades di Kecamatan Anyer.
Anggota Bawaslu Kabupaten Serang Abdul Holid mengatakan, untuk dugaan pelanggaran kampanye dari calon anggota DPRD Kabupaten Serang saat reses di Jawilan, pihaknya masih memproses dan belum selesai penanganannya.
"Pelapor, terlapor, saksi beberapa sudah diperiksa, cuma ada beberapa saksi lagi yang diundang belum datang. Jadi akan dijadwalkan ulang untuk saksi lagi, klarifikasinya. Proses masih penangan," ujarnya kepada Kabar Banten, Rabu 21 Februari 2024.
Ia mengatakan, waktu penanganan pelanggaran yakni tujuh hari tepat Rabu 21 Februari ini, akan tetapi sesuai per Bawaslu bisa ditambah tujuh hari lagi.
Sehingga kemungkinan besar akan tambah tujuh hari dan dibuat jadi maksimal 14 hari penanganan.
"Kemarin kan saksi (dipanggil) cuma gak datang, hari ini kita undang lagi, namun tujuh hari penanganan berakhir 21 ini cuma menurut per Bawaslu bisa ditambah tujuh hari lagi, kemungkinan kita akan menambah tujuh hari kedua penanganan pelanggaran ini," ucapnya.
Holid mengatakan, saat dipanggil terlapor caleg DPRD Kabupaten Serang inisial M hadir ke Bawaslu.
Akan tetapi untuk materi apa saja yang ditanyakan pihak nya belum bisa menjelaskan, namun yang pasti seputar dugaan pelanggaran tersebut.
Baca Juga: Terindikasi Pidana, 2 TPS di Kota Serang Diduga Lakukan Pelanggaran
"Kalau terbukti pasti ada sanksi, kita tidak bisa langsung judge salah tidak salah kita ada kajian akhir itu akan dibahas dengan Gakumdu disana ada Kepolisian dan Kejaksaan. Belum bisa bicara lebih dalam karena masih proses untuk dugaan pelanggaran juga masih kita dalami," tuturnya.
Sedangkan untuk kasus dugaan pelanggaran lainnya yang dilakukan seorang Kades di Kecamatan Anyer, Selasa (20/2) sudah diputus.
Hal itu tidak bisa ditindaklanjuti karena tidak ditemukan unsur dugaan pelanggaran, karena bukti tidak cukup. Alias tidak terbukti.
Menurut dia, bukti yang disampaikan pelapor tidak kuat, sebab hanya berupa screenshot dan pelapor juga bukan orang yang langsung memotret serta melihat langsung kejadian tersebut.
"Berdasarkan katanya saja. Ini pembuktiannya juga maka kemarin dibahas bareng Gakumdu dalam hal ini kepolisian dan kejaksaan, kesimpulannya bukti tidak cukup. Sudah final, masyarakat sudah bisa lihat putusannya," ucapnya.
Holid mengatakan, hingga saat ini pihaknya sudah menangani 13 dugaan pelanggaran. Semua kasus tersebut masih dalam proses, diantaranya ada yang baru laporan langsung, hingga tahap kajian awal menentukan syarat formil dan materil.
"Kalau syarat formil materiil terpenuhi langsung diproses. Baru itu saja. Sejauh ini yang sudah ditangani ada 13, ada perekrutan panwascam, PPK, PPS, administrasi, netralitas ASN, dugaan pidana pemilu, variatif," tuturnya. ***
