Network
"Minimal bisa mengadakan 3 kali RAT setiap tahun ber turut turut maka bisa di katakan koperasi itu sehat dan berhak untuk mengajukan dana pinjaman ke LPDB," sambung Asep.
Sambutan berikutnya dari Penda sebagai PPLK pada Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Banten mengatakan bahwa kini setiap koperasi diberi kesempatan untuk memperbaharui akta badan hukum koperasi.
Akta badan hukum lana tetap masih berlaku, yang mesti di perbaharui adalah surat pengesahan badan hukum.
Surat pengesahan akta badan hukum yang sekarang masih dari Dinas Koperasi dan UKM Banten sekarang harus dari Kementerian Hukum dan HAM.
"Dengan begitu, sebuah koperasi yang surat pengesahan badan hukumnya sudah diperbaharui ke Kementerian Hukum dan HAM maka koperasi tersebut bisa mendapatkam berbagai kemudahan," kata Penda.
"Apa saja kemudahannya? Yaitu otomatis akan punya akses atau link ke berbagai tempat perijinan dan usaha, seperti link ke dana pinjaman bergulir kementerian, dunia perbankan dan lainnya, dan yang penting pembuatan surat pengesahan badan hukum ini sifatnya gratis," ujar Penda.
Sementara itu sambutan dari Ketua Pembina Kopkar Kabar Banten, Rachmat Ginandjar mengatakan, keberadaan koperasi di lingkungan pers sangatlah membantu.
Koperasi Karyawan Kabar Banten di bawah naungan perusahaan pers ini sangat membantu terutama untuk masalah pinjaman uang yang tidak bisa terpenuhi oleh perusahaan.
"Untuk itu kami atas nama manajemen memberikan apresiasi yang tinggi untuk para pengurus koperasi atas kinerjanya membantu kesejahteraan karyawan di lingkungan pers ini," ujar Rachmat Ginandjar yang juga sebagai Direktur di PT Fajar Pikiran Rakyat/HU Kabar Banten.
Seperti diketahui bersama, Koperasi Karyawan Kabar Banten ini telah berdiri sejak tahun 2014 silam.
