Network
KABAR BANTEN - Partai Golkar menang di tujuh kabupaten kota dan Provinsi Banten pada Pemilu 2024.
Oleh karena itu, Golkar pun akan mendapat slot Ketua DPRD di tujuh kabupaten kota dan Provinsi Banten tersebut.
Meski demikian sampai saat ini belum diketahui siapa saja sosok yang akan menjadi Ketua DPRD di tujuh kabupaten kota dan Provinsi Banten tersebut.
Baca Juga: Hasil Pemilu 2024 Ditetapkan Hari Ini, Golkar Banten Yakin Sesuai Kehendak Rakyat
Ketua DPD Partai Golkar Provinsi Banten Ratu Tatu Chasanah mengatakan, Golkar di Provinsi Banten, di tujuh kabupaten kota dan Provinsi Banten meraih suara tertinggi.
Oleh karena itu Golkar berhak menduduki kursi pimpinan DPRD.
"Tentunya nanti proses penentuan Ketua DPRD di internal Golkar," ujarnya kepada Kabar Banten, Rabu 20 Maret 2024.
Ia mengatakan, untuk di Golkar mekanismenya sudah ada yakni penilaian dalam hal PDLT yang melekat.
Misalnya dari sisi dedikasi tentunya caleg yang ada di kepengurusan akan di berikan point.
Kemudian prestasinya apa ditulis dari sejumlah calon dewan yang lolos tersebut.
Sehingga nantinya bisa dijumlahkan dari point point di PDLT tersebut mulai dari prestasi, dedikasi, loyalitas dan tidak tercela.
Kemudian muncul angka dan siapa yang tertinggi akan jadi ketua dewan.
"Tiap kader terhadap PDLT itu ada pointnya," ucapnya.
Dengan demikian kata dia, di Golkar calon ketua dewan bukan karena suara tertinggi, tapi PDLT yang melekat.
Baca Juga: Hasil Pemilu Pileg 2024: Golkar Rebut Kursi Ketua DPRD Kabupaten Pandeglang dari Gerindra?
PDLT tersebut berlaku mulai dari pusat, dan telah menjadi rumus internal Golkar.
Untuk saat ini masih berjalan penilaian tersebut. Setelah itu baru pihaknya akan melapor ke DPP.
Apabila ada pertanyaan dari DPP kenapa dipilih si A si B, biasanya dirinya bersama sekretaris DPD selalu memaparkan di DPP.
"Sama halnya ketika kita simpan nama ini jadi caleg saya harus paparkan ini siapa sebagai apa, dilihat juga dari PDLT, nomor urut juga dilihat dari sana, apalagi ketua dewan," tuturnya.
Ia mengatakan, yang memberikan penilaian PDLT terhadap dengan anggota legislatif yang lolos adalah DPD.
Menurut dia penilaian dari PDLT dilakukan agar lebih fair.
"Misalnya yang sudah mengurus Golkar sekian lama masa gak dapat point lebih dari yang baru masuk. Saya rasa lebih fair kalau penilaian dari sana, karena muncul nanti yang sudah urus partai Golkar sekian lama, punya prestasi apa kita sebutkan jadi punya point. Jadi bukan suara terbanyak," ucapnya.
Tatu mengatakan, nama yang ditetapkan sebagai Ketua DPRD di masing-masing daerah akan muncul ketika mendekati waktu pelantikan.
"Nanti dekat pelantikan keluar," katanya. ***
