Network
"Itu dasarnya, ada pada PMDN nomor 77 tahun 2020. Di situ disebutkan, bahwa bank yang akan ditunjuk oleh pemerintah daerah sebagai tempat untuk menampung RKUD itu terdapat beberapa persyaratan, dan harus sehat," ujarnya.
Berdasarkan PMDN nomor 77 tahun 2020 tersebut, kata dia, disebutkan bahwa penempatan RKUD harus berada di bank yang sehat, hingga memiliki manfaat secara ekonomi terhadap pemerintah daerah.
"Secara umum, dalam PMDN disebutkan bahwa untuk menyimpan RKUD harus bank yang sehat, reputasinya baik, memiliki manfaat secara ekonomi, dan mempunyai pelayanan yang baik," tuturnya.
Dikatakan dia, Pemkot Serang akan mengacu pada standarisasi dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK), yang memberikan persyaratan serta rekomendasi mengenai kondisi bank, beberapa aspek lainnya.
"Informasi dari OJK, Bank Banten itu sehat. Tapi, ada beberapa parameter yang biasa kami lakukan untuk menilai bank tersebut apakah layak atau tidak," ucapnya.
Baca Juga: Terikat Kerja Sama dengan bjb, Pemkot Serang Keberatan Soal Pemindahan RKUD ke Bank Banten
Sebelumnya, Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Serang Nanang Saefudin mengatakan, Pemkot Serang tidak mempermasalahkan terkait Direktorat Jenderal (Dirjen) Keuangan Daerah memindahkan RKUD ke Bank Banten.
Namun, seharusnya ada pembahasan lebih lanjut mengenai pemindahan tersebut. Sebab, Pemkot Serang telah menjalin kerja sama dengan bank bjb yang telah berlangsung cukup lama.
"Ini yang menjadi masalah, dari Dirjen Keuangan Daerah memindahkan rekening keuangan umum daerah tidak masalah memang. Tetapi, kami di daerah melakukan MoU dan melakukan perjanjian kerja sama (PKS) dengan bank bjb dengan bank bjb, kami juga," ujarnya.***
