Network
"Tentunya ini tidak lepas dari upaya maksimal bapak-bapak (Kepala Daerah dan Sekretaris Daerah (Sekda)) dan jajaran untuk melaksanakan hal tersebut (pengelolaan keuangan optimal)," tuturnya.
Sekretaris Daerah Kabupaten Serang Tubagus Entus Mahmud Sahiri mengaku bersyukur dengan adanya penghargaan dari KPPN atas prestasi Kabupaten Serang meraih lima kali WTP berturut-turut tanpa catatan.
"Ini merupakan hasil jerih payah semua OPD (Organisasi perangkat daerah) ASN (aparatur sipil negara) yang dalam prosesnya mungkin merasakan ada tantangan, hambatan, kekesalan tersendiri untuk mewujudkannya," ujarnya.
"Tapi dengan hasil yang baik ini semua happy ending. Artinya, kita dapat merasakan kebahagiaan tata kelola kita sudah baik sesuai aturan sehingga dapat apresiasi dari Kemenkeu," lanjutnya.
Ia berharap pada jajaran OPD agar bisa mempertahankan prestasi ini tidak boleh lelah. Meski kini ada perubahan aturan tentang penggunaan Sistem Informasi Manajemen Perencanaan, Penganggaran dan Pelaporan (Simral) menjadi Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) tentu tetap harus diupayakan penyusunan laporan keuangan tetap optimal.
"Hari ini kita buka tentang pelatihan SIPD di Anyer dalam rangka samakan pemahaman karena ini sistem baru harus terus disampaikan pada para Kasubag program di semua OPD termasuk kecamatan untuk bisa mewujudkan di 2021," ucapnya.
Hal senada diungkapkan Pejabat sementara (Pjs) Bupati Serang Ade Ariyanto. Ia bersyukur dengan penghargaan yang dirasa luar biasa tersebut. Sebab dari banyak pemerintah daerah hanya sedikit yang berhasil mendapat piagam segitiga tersebut.
"Karena kategori ini minimal lima tahun berturut-turut dapat WTP tanpa catatan. Sebenarnya kita sudah sembilan kali WTP tapi yang tanpa catatan lima kali. Insya Allah Pak Sekda, BPKAD (Badan Pengelolaan dan Keuangan dan Aset Daerah), Inspektur dan terkait akan menjadikan motivasi untuk lebih baik lagi dalam mengelola keuangan akuntabel," ujarnya.
Disinggung soal adanya perubahan sistem dari Simral ke SIPD, menurut Ade, hal itu merupakan sesuatu yang harus dijalankan oleh semua pemerintah daerah sesuai instruksi Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
"Karena ini baru diterapkan otomatis banyak kesulitan pasti. Tapi dengan kita jalin komunikasi dengan tim provinsi Kemendagri insya Allah semua paralel berjalan karena kita ada target penganggaran, kita masih on the track," ucapnya.***
