Network
KABAR BANTEN - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten melalui Dinas Sosial (Dinsos) akan menggulirkan program Usaha Ekonomi Produktif (UEP) pada tahun 2021. Hal tersebut dilakukan untuk mendukung pemulihan ekonomi akibat pandemi Covid-19.
“Bantuan sosial tersebut merupakan wujud komitmen Gubernur dan Wakil Gubernur Banten terhadap bentuk sinergitas kebijakan antara Pemprov Banten dengan Pemerintah Pusat dalam rangka pemulihan ekonomi nasional,” ujar Pelaksana tugas (Plt) Sekretaris Dinsos Provinsi Banten, Budi Darma Sumapradja, seperti dikutip kabar-banten.com dari banten.antaranews.com, Selasa 27 Oktober 2020.
Rencananya, kata dia, bantuan sosial berupa fasilitasi usaha produktif tersebut akan disalurkan kepada 2.500 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang tersebar di kabupaten/kota se-Provinsi Banten yang merupakan 'lulusan' penerima bansos Jamsosratu.
"2.500 KPM itu kami ambil dari penerima bansos Jamsosratu yang sudah sejak 2013 digulirkan sampai 2020 ini. Nah, berdasarkan assessment, pendampingan, itu banyak keluarga binaan yang sudah meningkat secara ekonomi. Jadi nanti tahun 2021, 2.500 KPM tadi akan graduate (lulus), Anda lulus dari kemiskinan. Kita harapkan bisa mandiri, karena ada bantuan modal," ujar Budi.
Baca Juga : Perlindungan Konsumen Pembiayaan Leasing, Ini yang Dilakukan Kemendag
Ia mengatakan, bantuan sosial tersebut bukan berbentuk uang tunai, melainkan berupa barang yang bisa dimanfaatkan bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) untuk berwirausaha.
"Ada usaha ekonomi produktif. Yaitu mereka yang tidak pernah sama sekali masuk ke dunia wirausaha. Kita akan perkenalkan dan membawa KPM yang sudah lebih dulu berwirausaha menjadi motivator dari mereka untuk mereka. Jadi nanti dikasih bantuan modal berupa barang, tidak berupa uang. Kemudian barang itu bisa mereka putar melalui proses bisnis," ujar Budi.
Pihaknya berharap, program-program berkelanjutan secara sinergis dilakukan antar OPD di Pemprov Banten.
"Jadi yang sudah meningkat itu kita setop bantuan, kita beri bantuan lanjutan yang lain. Kami berharap, sustainabilitas ini tidak hanya di dinas sosial. Jadi setelah kemiskinan kita bina, ada yang meningkat itu ditangkap oleh OPD lain, ada dinas koperasi, UMKM, dan lainnya," ujar Budi.***
