Network
KABAR BANTEN - Ada banyak keraguan publik atas pelaksanaan pilkada 2020 akan mendulang angka partisipasi yang tinggi. Salah satunya terhadap kesehatan dan keselamatan pemilih. Keraguan itu tentu saja sangat beralasan. Di tengah penularan virus corona yang belum bisa dikendalikan, kok agenda politik yang melibatkan banyak orang tetap dilaksanakan.
Tidak jarang ada sebagian masyarakat yang mempertentangkan beberapa kebijakan pemerintah dalam menekan laju penularan virus ini dengan pelaksanaan pilkada. Misalnya, peniadaan belajar tatap muka bagi semua jenjang pendidikan, penghentian pertandingan seluruh cabang olahraga, pembatasan (dalam beberapa masa dilarang) kegiatan keagamaan di rumah ibadah yang mengumpulkan banyak jamaah. Mendatangi tempat wisata, pusat perbelanjaan juga dilarang. Meski akhir-akhir ini mulai diberikan kelonggaran.
Dengan segala pro-kontra yang ada, pemerintah, DPR, dan penyelenggara pemilu berketetapan melanjutkan tahapan pilkada yang sempat ditunda. Komisi Pemilihan Umum pada awal kasus Covid-19 ini menunjukkan gejala akan membesar, pernah mengambil inisiatif menunda tahapan yang sedang berjalan. Belakangan, kebijakan penundaan tahapan pilkada gelombang keempat ini tidak lagi bisa dilakukan sepihak oleh KPU. Tetapi harus melalui tiga pihak, Pemerintah, DPR, dan KPU.
Baca Juga : Kampanye Pilkada di Masa Pandemi
Kini, waktu menuju hari pemungutan dan penghitungan suara semakin dekat. Disaat yang sama jumlah orang yang positif corona semakin bertambah. Peluang penambahan orang yang positif kian besar, oleh karena diujung November pemerintah mengeluarkan kebijakan cuti bersama bagi aparatur pemerintah. Meski jumlah hari cuti itu hanya dua hari, tetapi karena berdekatan dengan libur akhir pekan, jadilah masa libur menjadi panjang. Seperti biasa, masyarakat memanfaatkannya dengan melakukan perjalanan wisata. Mendatangi lokasi-lokasi yang bisa menghilangkan kepenatan, stres dan sebagainya akibat terlalu lama berada dalam tekanan Covid.
Kita tahu, kegiatan wisata menjadi salah satu media penularan yang paling besar. Meskipun disyaratkan harus menerapkan protokol kesehatan baik pengujung maupun pengelola, tetapi sepanjang sifatnya himbauan, rasanya sulit terlaksana dengan disiplin ketat. Sebab tidak mudah memberi penyadaran di tengah “euforia” libur panjang. Maka itu, banyak negara yang membatasi bahkan melarang perjalanan warganya di hari libur untuk kepentingan hiburan dan wisata.
Baca Juga : Kaum Hawa di Panggung Pilkada
Dan kini, kita akan menunggu setidaknya satu atau dua minggu efek dari libur panjang tersebut. Apakah akan ada lonjakan kasus atau tidak. Tentu dengan catatan, jika ada pelacakan yang masif tanpa harus menunggu terlebih dahulu satu atau dua orang yang terinfeksi baru dilakukan pengetesan massal.
Lalu, bagaimana dengan Pilkada yang sehat, aman, dan bebas dari potensi penularan virus yang telah begitu ampuh melumpuhkan urat nadi semua negara. Siapa yang bisa memastikan proses demokrasi elektoral ini bisa memupus keraguan masyarakat tersebut.
